Nusron akan memaksimalkan kinerja satgas untuk memberesi masalah mafia tanah.
“Kemarin kan sudah saya sampaikan tadi saya sudah ketemu sama menghadap silaturahmi sama Pak Jaksa Agung, kami ada kerja sama sudah MoU sama Jaksa Agung, dengan APH, aparat keamanan,” kata Nusron di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis, 31 Oktober 2024.
Tinggal ke depan, lanjut Nusron, melakukan mitigasi dan penataan sistem sehingga paling tidak menurutnya bisa mengurangi tindak kejahatan tersebut. Mantan penyidik KPK merespons serius penetapan tersangka dan penahanan Thomas Trikasih Lembong alias Tom Lembong oleh Kejaksaan Agung dalam kasus impor gula.
Mafia Tanah Badan Pertanahan Nasional
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Pastikan Meutya dan Nusron Wahid Temui Prabowo di Hambalang, Dito Ariotedjo: Saya Nggak Ikut-ikutDito mengaku tidak mengetahui soal penyusunan kabinet. Terutama soal jatah kursi bagi Golkar.
Baca lebih lajut »
Menteri Nusron Pastikan akan Ada Sanksi bagi Ratusan Perusahaan Kelapa SawitThe Source Of Your Daily Enrichment
Baca lebih lajut »
Gerak Cepat! Maruarar Gandeng Jaksa Agung Cek Lahan Buat PemukimanMaruarar Sirait bakal mengecek lokasi tanah yang bakal dibangun menjadi kawasan pemukiman oleh pemerintah.
Baca lebih lajut »
'Spill' Pengusaha Kantongi Jutaan Hektar Tanah Negara, Nusron Bakal Menggebrak dengan Tiga CaraNamun, di sisi lain, masih banyak orang yang kesulitan mendapatkan akses hak atas tanah.
Baca lebih lajut »
537 Pengusaha Sawit Beroperasi Tanpa HGU, Nusron: Bakal Didenda-Sulit Perpanjang IzinMenteri ATR/BPN Nusron Wahid akan menertibkan 537 badan usaha sawit tanpa sertifikat HGU, mengelola 2,5 juta hektare lahan. Sanksi dan denda pajak menanti.
Baca lebih lajut »
Menteri ATR Nusron Bakal Inisiasi Proses Pemiskinan Mafia TanahMenteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid mengatakan, punya cara untuk memberantasa mafia tanah. Hal ini disampaikan saat rapat dengan Komisi II DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (30/10/2024).
Baca lebih lajut »