Eks penyidik KPK Stepanus Robin Pattuju ditetapkan sebagai tersangka kasus penanganan perkara Wali Kota Tanjungbalai tahun 2020-2021.
Liputan6.com, Jakarta - Sidang putusan pelanggaran kode etiknya digelar di kantor Dewan Pengawas KPK di Gedung Senin, 31 Mei lalu. Robin dinyatakan menerima uang senilai Rp 10,4 miliar selama menjadi penyidik KPK.
"Prihatin dan sedih, adanya orang yang berani main kasus di KPK," kata Novel dikutip dari akun twitter resminya @nazaqitsha, Kamis . "Lebih prihatin lagi karena Pak A. Damanik, Rizka, Yudi, dan saya yang ungkap kasus ini, justru diupayakan untuk disingkirkan dengan alat TWK. Harapan memberantas korupsi mau dimatikan?" tanya Novel.
"3 Kasatgas diberhentikan melalui TWK, padahal mereka menangkap makelar kasus di dalam KPK. Oknum Penyidik polri yg baru 2 tahun gabung KPK ini, seperti alat yang digunakan untuk merusak KPK dari dalam. Enaknya dihukum apa si Robin ini?" kata Giri dikutip dari akun Twitter-nya @girisuprapdiono, Kamis .
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Novel Baswedan Yakin 75 Pegawai KPK Tidak Putus Asa Tak Dilantik Jadi ASNNovel Baswedan menduga, pelantikan terhadap 1.271 pegawai menjadi ASN pada, Selasa 1 Juni 2021 adalah kemauan Ketua KPK Firli Bahuri.
Baca lebih lajut »
Pimpinan KPK Tepis Raja OTT: KPK Tak Akan Lemah!'Terkait dengan raja OTT, saya pikir bahwa tidak karena seseorang kemudian KPK lemah atau KPK berhenti bekerja,' kata Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar.
Baca lebih lajut »
Pemecatan 51 Pegawai KPK, Moeldoko: Urusan Internal KPKMoeldoko menegaskan, keputusan akhir mengenai pegawai KPK yang akan dipecat tidak berada di pihak istana melainkan di lembaga terkait yakni KPK dan BKN.
Baca lebih lajut »
Ketua KPK: Jangan Pernah Ragu Berantas Korupsi |Republika OnlineFirli meminta untuk lakukan pemberantasan korupsi tanpa pengaruh penguasa apapun.
Baca lebih lajut »
Ketua KPK: Koruptor Pengkhianat PancasilaDalam acara pelantikan terhadap pegawai sebagai ASN, Firli Bahuri mengingatkan insan KPK wajib menjiwai Pancasila sebagai landasan berbangsa dan bernegara dalam bingkai NKRI.
Baca lebih lajut »