Nilai kontrak pengadaan bantuan sosial (Bansos) Presiden Joko Widodo 2020 sebesar Rp900 miliar untuk 3 tahap, namun dikorupsi Rp250 miliar.Juru
Nilai kontrak pengadaan bantuan sosial Presiden Joko Widodo 2020 sebesar Rp900 miliar untuk 3 tahap, namun dikorupsi Rp250 miliar.Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi , Tessa Mahardika Sugiarto , mengatakan, pihaknya terus mengusut dugaan korupsi pengadaan Bansos yang dibagikan Presiden Jokowi ke masyarakat saat pandemi Covid-19.
"Nilai kontraknya sekitar Rp900 miliar untuk 3 tahap ya, sekitar segitu," jelas Tessa kepada wartawan, Kamis . Penyidik KPK juga terus mendalami dan mencari alat bukti terhadap dugaan korupsi pada tahap lainnya. Modus korupsi pada Bansos Presiden Jokowi adalah mengurangi kualitas isi paket dari nilai kontrak yang ada.
KPK sudah menetapkan 1 tersangka, yakni Ivo Wongkaren , Direktur Utama PT Mitra Energi Persada sekaligus penasihat PT Primalayan Teknologi Persada . Dugaan kerugian keuangan negara pada pengadaan Bansos presiden itu mencapai Rp250 miliar. Ivo Wongkaren sebelumnya juga sudah divonis untuk kasus penyaluran Bansos beras Covid-19. Dia divonis 8 tahun 6 bulan penjara dan denda Rp1 miliar subsider 12 bulan kurungan.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Menaker Ida Fauziyah Nilai Berkurban Sebagai Simbol Solidaritas Nilai-Nilai SosialMenaker Ida Fauziyah mengajak merayakan Idul Adha 2024 dengan semangat kurban yang tidak hanya sebagai ritual juga sebagai upaya merawat nilai-nilai persaudaraan dan kepedulian sosial
Baca lebih lajut »
KPK Usut Dugaan Korupsi Bansos Presiden yang Rugikan Negara Rp 125 MiliarModus dugaan korupsi bansos presiden untuk penanganan pandemi Covid-19 berupa pengurangan kualitas bansos.
Baca lebih lajut »
Gaji Pejabat Eselon I Kementerian PPN yang Terima Bansos: Rp 39 JutaMeskipun menerima bansos, pejabat tersebut menyalurkan kembali bansos yang diterima ke orang yang lebih berhak.
Baca lebih lajut »
MUI nilai opsi korban judi daring jadi penerima bansos tidak tepatMajelis Ulama Indonesia (MUI) menilai adanya opsi yang diusulkan oleh pemerintah untuk menjadikan korban judi daring atau online untuk menjadi penerima ...
Baca lebih lajut »
DPR nilai korban judi online tak bisa serta merta dapat bansosWakil Ketua Komisi VIII DPR RI Diah Pitaloka menilai korban judi online tidak bisa serta merta atau begitu saja mendapatkan bantuan sosial (bansos) dari ...
Baca lebih lajut »
Haedar Nashir Ingatkan untuk Merawat Nilai-Nilai Kemabruran dalam Ibadah HajiHaedar menekankan bahwa kemabruran itu tidak akan datang sendiri manakala tanpa penghayatan yang berarti
Baca lebih lajut »