Tenaga Ahli Utama Kedeputian V bidang Komunikasi Politik dan Deseminasi Informasi KSP, Ali Mochtar Ngabalin meminta mahasiswa...
Tenaga Ahli Utama Kedeputian V bidang Komunikasi Politik dan Deseminasi Informasi KSP, Ali Mochtar Ngabalin meminta mahasiswa tidak memaksa Presiden mengeluarkan Perppu KPK. Foto/SINDOnews- Tenaga Ahli Utama Kedeputian V bidang Komunikasi Politik dan Deseminasi Informasi Kantor Staf Presiden , Ali Mochtar Ngabalin mengatakan, yang tahu kegentingan memaksa adalah Presiden Joko Widodo sebagai subjektifitas yang diatur dalam UUD 1945.
"Sebagai generasi baru dan masyarakat intelektual, jangan membiasakan diri melakukan tekanan. Mengancam itu tidak bagus. Jangan pernah memberikan batas waktu kemudian mengancam, itu tidak bagus," kata Ngabalin seusai menjadi Keynote Speaker diskusi 'Sikap Pemerintah terhadap UU KPK' di Hotel Mandarin, Jakarta, Jumat .Menurut Ngabalin, mahasiswa sebagai generasi baru dan masyarakat intelektual harus membiasakan diri berdiskusi dengan nalar, hati dan pikiran yang bagus.
Terkait dengan ancaman mahasiswa yang akan membuat aksi demonstrasi lebih besar jika Presiden enggan mengeluarkan Perppu KPK, Ngabalin menyebut jika dibuat survei, maka sikap mahasiswa akan berbeda pendapat.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Ungkap Mahasiswa Kini Lebih Populer dari Jokowi, Haris Azhar Minta Ali Ngabalin Turunkan Microphone - Tribun WowUngkap Mahasiswa Kini Lebih Populer dari Jokowi, Haris Azhar Minta Ali Ngabalin Turunkan Microphone lewat TribunWOW
Baca lebih lajut »
Moeldoko Minta Mahasiswa Tak Ngotot soal Perppu KPK'Kemarin saya pesan kepada mahasiswa, jangan pakai bahasa 'pokoknya' lah. Kita itu memikirkan negara itu persoalannya besar, semua harus dipikirkan, semua harus didengarkan,' kata Moeldoko. Nasional
Baca lebih lajut »
Seusai Bertemu Jokowi, Forum Rektor Minta Mahasiswa Menahan DiriPara rektor meminta agar pemerintah melakukan sosialisasi yang lebih masif terhadap setiap kebijakan atau rancangan undang-undang. Nasional
Baca lebih lajut »
Demi Kekompakan, La Nyalla Minta Tak Ada Ganjal-MengganjalTerhitung 1 Oktober kemarin, Ibu Ratu Hemas adalah Senator masa bakti 2019-2024. Dan telah sah memiliki hak dan kewajiban yang sama dengan Senator yang lain. DPDRI
Baca lebih lajut »
Presiden Minta Menteri Tak Buat Kebijakan Jangka PanjangSeskab Pramono Anung mengatakan kurang dari sebulan pelantikan Presiden-Wapres 2019-2024, Jokowi minta para menteri tak buat kebijakan jangka panjang.
Baca lebih lajut »
AS Minta Korut tak Lakukan Tindakan ProvokatifKorut dilaporkan menembakkan rudal balistik dari kapal selam.
Baca lebih lajut »