Pemerintah berencana menerapkan kebijakan pola kehidupan baru atau new normal di tengah pandemi Covid-19. Pemerintah berencana...
Politikus yang juga selebriti ini menuturkan, pemberlakuan kebijakan new normal oleh pemerintah harus didukung semua lapisan masyarakat, bukan hanya dengan omongan, tapi harus dengan tindakan."New normal perlu karena kita akan hidup dengan pandemi ini dalam beberapa waktu ke depan. Tapi menurut saya harus bertahap. Sekolah jangan dulu karena pusat berkumpul nanti bisa menjadi klaster baru. Di sisi perdagangan dulu saja," kata Tomkur- sapaan akrabnya.
"Kita boleh membuat seperti tahapan-tahapan new normal, bukan hanya tahapannya, tapi teknis pelaksanannya yang penting. Contoh di pasar, betul-betul orang menumpuk banyak bertransaksi seperti biasa. Ada yang pakai masker dan tidak. Nah perlu SOP yang jelas untuk menekan klaster baru. Misalnya apakah kalau ke pasar itu harus disemprot disinfektan. Pemerintah harus memikirkan teknis detailnya," urainya.
Menurut politikus PKB ini, sektor perdagangan sangat terpukul akibat pandemi Covid-19. Bahkan, dirinya yang juga memiliki bisnis, juga jeblok akibat pandemi Covid-19."Saya juga terdampak usaha saya, karyawan saya. Omset jatuh sampai 90%. Ya tentunya saya harus survive. Saya melakukan berbagai macam inovasi agar tetap bisa berjalan. Saya ada sedikit tabungan ya mengeluarkan untuk bisnis saya," kata Tomkur yang menggeluti salah satunya usaha percetakan.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
DPRD DKI Minta Pemerintah Tegas Soal New Normal di SekolahWakil Ketua DPRD DKI Jakarta menilai pemerintah daerah dan pusat tidak punya kebijakan yang tegas soal kebijakan new normal di sekolah.
Baca lebih lajut »
Puan Minta Pemerintah Dengar Aspirasi Rakyat Sebelum New NormalPuan meminta agar penyelenggaraan pendidikan di tengah Pandemi Covid-19 perlu dikelola dengan baik agar tidak berdampak pada kesehatan anak-anak kita, para generasi muda kita.
Baca lebih lajut »
Pemerintah Diminta tak Perlu Libatkan TNI di New NormalYLBHI menyarankan pemerintah menangani Covid-19 dengan berpedoman pada kebijakan kesehatan publik berbasis sains, bukan pendekatan keamanan.
Baca lebih lajut »
Pemerintah Diminta Pastikan Dunia Usaha Patuhi Protokol Kesehatan Saat New NormalPemerintah juga diminta melakukan simulasi dan sosialisasi yang masif kepada masyarakat terkait new normal agar terbiasa.
Baca lebih lajut »
Pemerintah Janji New Normal PNS Tak Ganggu Layanan PublikMenteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB), Tjahjo Kumolo menjamin penerapan new normal bagi PNS tak akan mengganggu layanan publik.
Baca lebih lajut »