Rencana pemerintah menerapkan kebijakan new normal saat jumlah kasus Covid-19 yang masih tinggi menuai kritik sejumlah kalangan. DPRRI
jpnn.com, JAKARTA - Rencana pemerintah menerapkan kebijakan new normal saat jumlah kasus Covid-19 yang masih tinggi menuai kritik sejumlah kalangan. Kritik tersebut antara lain disampaikan anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani. Menurut Netty, kebijakan new normal sangat terburu-buru dan mengkhawatirkan apabila akan diterapkan. Berdasarkan data, per Selasa , terdapat 415 kasus baru positif corona, dengan jumlah keseluruhan 23.
“Kebijakan new normal sebagaimana yang disampaikan WHO jangan ditangkap secara separuh-separuh oleh Pemerintah, karena WHO juga memberikan penekanan bahwa new normal itu hanya berlaku bagi negara yang sudah berhasil melawan Covid-19, seperti China, Vietnam, Jerman, Taiwan, dan negara lainnya. Sementara kita masih jauh dari kata berhasil, kenapa justru mau segera menerapkan new normal?" ungkapnya.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
DPR Setuju Pilkada 2020 Digelar 9 DesemberKomisi II Dewan Perwakilan Rakyat kompak menyetujui usulan pemerintah agar pemilihan kepala daerah (pilkada) tetap digelar pada 9 Desember 2020.
Baca lebih lajut »
Tinjau Protokol New Normal ke Kemenkes, Satgas Covid-19 DPR Minta Semua Sektor SiapSebelum diputuskan kapan New Normal dimulai, harus disiapkan dahulu protokol untuk keselamatan rakyat. NewNormal
Baca lebih lajut »
Corona Belum Reda, DPR Sebut Harus Ada Penyesuaian Hadapi Pilkada 2020Kita tidak bisa terus hidup dalam ketidakpastian. Kita sudah harus menyesuaikan standar norma sebagai perkataan bapak Presiden, atau new normal,' ujarnya.
Baca lebih lajut »
Satgas Covid-19 DPR Tinjau Kesiapan Protokol New Normal ke KemenkesRombongan DPR RI yang dipimpin Sufmi Dasco Ahmad ingin memastikan New Normal berjalan sesuai protokol kesehatan. DPRRI
Baca lebih lajut »
DPR: Mendikbud Nadiem Bantah Sekolah Kembali Dibuka JuliWakil Ketua Komisi Pendidikan atau Komisi X Dewan Perwakilan Rakyat, Dede Yusuf Macan Effendi, mengatakan anggota dewan telah mengklarifikasi informasi rencana pembukaan kembali sekolah pada Juli.
Baca lebih lajut »