Natalius Pigai menilai seharusnya komisi itu tidak mengurusi TWK KPK. Kenapa?
KPK terindikasi melanggar sejumlah hak asasi. Namun salah satu mantan Komisioner Komnas HAM yaitu Natalius Pigai malah menilai seharusnya komisi itu tidak mengurusi TWK KPK. Kenapa?
"Pegawai KPK yang digaji oleh uang negara. Pegawai negara adalah adalah pihak yang tidak memiliki hak asasi manusia. Sesuai dengan poin huruf Pasal 89 UU 39 Tahun 1999 yang menyatakan bahwa Komnas HAM untuk melakukan fungsi pemantauan maka 'penyelidikan dan pemeriksaan terhadap peristiwa yang timbul dalam masyarakat yang bersadarkan sifat dan lingkupnya patut diduga terdapat pelanggaran HAM'," katanya.
Komisioner Komnas HAM periode 2012-2017 ini menyatakan hasil penyelidikan TWK KPK oleh Komnas HAM cenderung tendesius. Bahkan Pigai menyebut hasilnya memiliki niat kebencian terhadap institusi KPK. "Dengan melakukan pemantuan dan penyelidikan sebagaimana tanpa mandat, motif negatif tersebut di atas maka Komisioner Komnas HAM yang melakukan penyelidikan patut diduga melakukan pelanggaran kode etik atau pelanggaran terhadap norma hukum yang belaku berdasarkan UU 39 tahun 1999 dan Perangkat Kode Etik Komnas HAM," tuturnya.
Diketahui sebelumnya, Komnas HAM mengumumkan hasil kajian dari laporan yang dilakukan Novel Baswedan dkk terkait polemik TWK pegawai KPK. Hasilnya, Komnas HAM menyebut proses alih status pegawai KPK dinyatakan melanggar 11 hak asasi.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Beberapa Versi Draft Raperkom Sampai Screenshot Jadi Bukti Pelanggaran HAM pada TWK Pegawai KPK - Tribunnews.comDalam penyelidikan, sejumlah hal dijadikan barang bukti adanya pelanggaran HAM dalam kasus tersebut, bukti itu dodapat dari 6 kelompok.
Baca lebih lajut »
Temuan Komnas HAM soal TWK KPK: 11 Pelanggaran, Taliban, dan Saran ke JokowiKomnas HAM telah menyelesaikan penyelidikannya terhadap dugaan pelanggaran HAM dalam pelaksanaan TWK pegawai KPK.
Baca lebih lajut »
Ombudsman Siapkan Rekomendasi ke Jokowi Kalau KPK Ogah Koreksi Kebijakan TWK'KPK sudah selesai merespons LAHP tersebut dengan menyatakan keberatan. Keberatan ini bagian dari mekanisme sah yang diatur dan berlaku pada proses pemeriksaan oleh ORI sendiri,' kata Ali.
Baca lebih lajut »
Temuan Komnas HAM, TWK Dirancang untuk Singkirkan Pegawai KPK TertentuDalam temuannya, Komnas HAM menyebut bahwa pelaksanaan TWK dilakukan untuk menyingkirkan pegawai KPK dengan background tertentu khususnya mereka yang distigma atau dilabeli sebutan Taliban. TempoNasional
Baca lebih lajut »
Komnas HAM Ungkap Kejanggalan Sikap Pimpinan KPK dalam Perumusan TWK - Tribunnews.comAnam mengungkapkan kejanggalan sikap pimpinan KPK dalam perumusan Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) untuk pegawai KPK.
Baca lebih lajut »