Anggota Komisi III DPR Fraksi Partai NasDem Taufik Basari alias Tobas menilai PNS atau pejabat negara yang tidak patuh melaporkan LHKPN tidak perlu diberikan sanksi pidana.
Pencarian pilot Susi Air, Philips Mehrtens yang disandera oleh kelompok kriminal bersenjata Papua masih terus berlanjut.Septiana seorang ibu rumah tangga yang menjadi korban kebakaran Depo BBM Plumpang, Jakarta Utara. Rumahnya hangus tak tersisa dilalap Si Jago Merah.Tips Memuaskan Pasangan Saat Bunda Lagi Haid, Ada Cara Agar Tetap Bisa Bikin Paksu Puas Kok, Simak Caranya!.
Kesadaran David, perlahan menunjukan kemajuan setelah lebih dari 10 hari terbaring koma di ruang ICU di Rumah sakit Mayapada. Terlihat ada luapan emosi yang ditunjukanBeruntung, ada Reva Adi Utama yang melakukan penyelamatan awal dengan membantu Ricky mengeluarkan lidahnya. Ricky pun akhirnya dilarikan ke rumah sakit.Nama Freddy Budiman mencuat setelah Ferdy Sambo dijatuhkan hukuman mati kasus pembunuhan Brigadir J. Selain Freddy, ada terpidana mati lain Mary Jane hingga...
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Wabup Manokwari Minta Pejabat Tuntaskan LHKPN 2023Wakil Bupati Manokwari, Papua Barat Edi Budoyo meminta pejabat di lingkup pemerintah kabupaten tersebut segera menuntaskan LHKPN tahun 2023.
Baca lebih lajut »
Pejabat Negara Banyak yang Tak Jujur Lapor LHKPN, KPK: Ada KetakutanKomisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan banyak pejabat dan penyelenggara negara yang tidak jujur saat menyetor Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara
Baca lebih lajut »
Pejabat Tak Lapor LHKPN Sanksinya Ringan, KPK Mau Bikin Aturan Rampas HartaBila ada pejabat yang kekayaannya tak sesuai dengan profil penghasilan dan terbukti ada aliran dana menyimpang, KPK bisa langsung merampas hartanya.
Baca lebih lajut »
Apa Saja yang Wajib Dilaporkan Pejabat di LHKPN?Para pejabat negara diwajibkan untuk menyetor Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) setiap tahunnya. Apa saja yang harus dilaporkan?
Baca lebih lajut »
KPK: Klarifikasi LHKPN Pejabat Tak Tunggu ViralKPK menyatakan klarifikasi LHKPN seorang pejabat dilakukan secara berkala. KPK mengatakan klarifikasi tak dilakukan karena seorang pejabat viral di medsos.
Baca lebih lajut »
KPK Nilai LHKPN Eko Darmanto di Luar Kewajaran karena Punya Utang Rp 9 Miliar |Republika OnlineLHKPN Eko Darmanto masuk dalam kategori outliers.
Baca lebih lajut »