Nasdem tak ingin ada kebijakan yang menuai polemik.
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua DPP Partai Nasdem Irma Suryani Chaniago mengatakan, rencana partainya untuk menjadi mitra koalisi yang kritis selama mendukung kepemimpinan Joko Widodo dalam lima tahun ke depan bukanlah muncul tanpa alasan. Bersikap kritis, meski dalam barisan pendukung Jokowi, ditujukan agar tak ada lagi muncul kebijakan yang merugikan publik dan hanya menimbulkan polemik.
Irma mengaku, pihaknya telah kecolongan dalam sejumlah kebijakan yang disetujui pemerintahan Jokowi 2014-2019. Seperti persetujuan pemerintah untuk merevisi sejumlah undang-undang tahun ini yang malah menuai polemik."Terutama Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ," ucapnya. Meski demikian, Irma menyebut sikap kritis partainya nanti tak bisa disamakan dengan yang dilakukan Partai Amanat Nasional selama ima tahun terakhir dalam pemerintahan Jokowi. Dan juga berbeda dengan yang dilakukan PKS saat tergabung dalam barisan pendukung pemerintahan Soesilo Bambang Yudhoyono selama 10 tahun.
Sebelumnya, Irma mengatakan partainya siap memainkan peran sebagai mitra koalisi yang kritis untuk mengawasi kinerja pemerintah. Sehingga fungsi check and balances bisa berjalan dengan baik.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Nasdem Siap Jadi Mitra Koalisi yang Kritis ke PemerintahJika Gerindra dapat kursi menteri, Nasdem ingatkan soal check and balances.
Baca lebih lajut »
Nasdem Tak Sangka Foto Bareng Anies Jadi Viral
Baca lebih lajut »
Beda dari PDIP, Gerindra dan Nasdem Ingin Amandemen UUD 1945 MenyeluruhPandangan Gerindra dan Nasdem soal amandemen UUD 1945 berbeda dengan PDIP.
Baca lebih lajut »
Pilkada di 12 Kabupaten/Kota, NasDem Sulsel Prioritaskan Kader“Kami sengaja membuka pendaftaran selama sebulan karena kami mencari kandidat terbaik dan ingin menang di 12 kabupaten/kota,” kata Sekretaris DPW NasDem Sulsel, Syaharruddin Alrif.
Baca lebih lajut »
Prabowo-Paloh Ngaku Tak Bahas Menteri, NasDem: Itu Kewenangan JokowiPrabowo dan Surya mengaku pertemuan mereka sama sekali tidak membahas soal menteri. Sekjen Nasdem mengatakan urusan menteri merupakan kewenangan Jokowi.
Baca lebih lajut »
Nasdem dan Gerindra Sepakat Amandemen UUD 1945 Secara MenyeluruhAmandemen UUD 1945 sebaiknya tidak dilakukan hanya untuk menghidupkan kembali Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN).\n
Baca lebih lajut »