Wakil Ketua Komisi III DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Ahmad Sahroni, mengatakan penyelenggara program Kartu Prakerja perlu melaksanakan rekomendasi KPK.
Ia pun menilai KPK sudah melakukan tugas sesuai aturan dan fungsi dalam memberikan rekomendasi terkait Kartu Prakerja. Menurutnya, langkah ini menunjukkan KPK tidak hanya melakukan penindakan, tapi juga pencegahan korupsi.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Kajian KPK atas Kartu Prakerja: Konflik Kepentingan hingga Potensi Kerugian NegaraKomisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan kajian atas Program Kartu Prakerja dan menemukan sejumlah permasalahan pada empat aspek.
Baca lebih lajut »
KPK: Kartu Prakerja Berpotensi Rugikan Keuangan NegaraKOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) mengidentifikasi sejumlah masalah pelaksanaan program Kartu Prakerja yang dijalankan pemerintah di masa pandemi covid-19.
Baca lebih lajut »
KPK Minta Penggunaan Face Recognition Kartu Prakerja DitiadakanKomisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta penggunaan fitur face recognition dalam proses pendaftaran Kartu Prakerja tidak perlu dilakukan.
Baca lebih lajut »
Hasil Kajian KPK Soal Kartu Prakerja, Hasilnya MengejutkanKomisi Pemberantasasn Korupsi (KPK) merampungkan kajian terkait program Kartu Prakerja yang diinisiasi pemerintah. Hasilnya? KartuPrakerja
Baca lebih lajut »
KPK: Kartu Prakerja tak Tepat SasaranKPK menyebutkan sebagian besar peserta yang mendaftar untuk tiga gelombang yaitu 9,4 juta pendaftar, bukanlah target yang disasar.
Baca lebih lajut »
KPK sampaikan tujuh rekomendasi perbaikan pelaksanaan Kartu PrakerjaKPK menyampaikan tujuh rekomendasi pelaksanaan KartuPrakerja yang terkait dengan empat aspek pelaksanaan program dengan total anggaran Rp20 triliun tersebut.
Baca lebih lajut »