Penetapan calon anggota legislatif (caleg) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) terpilih batal dilakukan Komisi Pemilihan Umum
Penetapan calon anggota legislatif Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah terpilih batal dilakukan Komisi Pemilihan Umum .Hal itu disampaikan Anggota KPU RI, Idham Holik dalam Rapat Pleno Terbuka Penetapan Caleg DPR dan DPD Periode 2024-2029, di Kantor KPU Pusat, Jalan Imam Bonjol, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu .
"Dikarenakan tadi siang sekitar jam 10 tanggal 31 Juli 2024 kami mendapatkan informasi, bahwa Mahkamah Konstitusi menerima PHPU yang baru dari salah satu parpol, maka dengan itu rencana kami untuk menetapkan belum bisa lanjutkan," kata Idham.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
PKS Usul Semua Fraksi Punya Perwakilan Pimpinan di DPR, Mardani Biar Semua Dapat HakPARTAI Keadilan Sejahtera PKS usul agar semua fraksi punya perwakilan pimpinan di Dewan Perwakilan Rakyat DPR
Baca lebih lajut »
Bertemu Ahmad Syaikhu, Bamsoet Terima Usulan Pimpinan DPR Diisi Perwakilan Partai Politik di DPRBamsoet menerima aspirasi usulan Presiden PKS Ahmad Syaikhu agar pimpinan DPR mendatang diisi oleh seluruh perwakilan partai politik di DPR RI.
Baca lebih lajut »
Data dan Fakta: Mengapa Rapat DPD RI Kerap Ricuh Saat Membahas Jabatan Pimpinan? Nyaris Baku HantamUntuk kesekian kalinya, sidang paripurna Dewan Pimpinan Daerah (DPD) diwarnai kericuhan membahas soal jatah pimpinan DPD.
Baca lebih lajut »
Pemerintah Diminta Cermati Defisit AnggaranBADAN Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat DPR RI mengingatkan pemerintah untuk cermat menetapkan dan memanfaatkan defisit anggaran
Baca lebih lajut »
MKD Segera Panggil 2 Anggota DPR yang Diduga Terlibat Judi Online untuk KlarifikasiJumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI yang diduga terlibat perjudian online sebanyak dua orang.
Baca lebih lajut »
Hidup Makin Susah, Bos Pengusaha Minta Batalkan TaperaApindo meminta pemerintah dan dewan perwakilan rakyat (DPR) merevisi aturan tentang Tabungan Perumahan Rakyat atau Tapera.
Baca lebih lajut »