Kemendagri terus memantau proses pelayanan publik di Papua agar masyarakat tidak menjadi korban.
"Ini bukan ranahnya Kemendagri, ini ranahnya penegak hukum, kita tidak ada urusan, kita hanya fokus bagaimana pelayanan publik tidak boleh mandek hanya karena para pejabat tidak menjalankan tugas dengan baik," tutur Wetipo.
Ia pun berharap agar masalah itu tidak dimanfaatkan oleh siapa pun untuk memicu konflik antarmasyarakat. "Kita juga harus jaga keseimbangan, tidak ada gejolak, proses pemerintahan di Papua bisa berjalan dengan baik," kata dia. Sebelumnya, Lukas Enembe telah ditetapkan sebagai tersangka kasus gratifikasi senilai Rp 1 miliar sejak 5 September.
Lukas juga telah dicekal ke luar negeri oleh Imigrasi. PPATK juga memblokir beberapa rekening terkait Lukas Enembe dengan total uang sebesar Rp 71 miliar.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
PPP Papua Barat Rekomendasikan Ganjar Pranowo sebagai Capres 2024 - Tribun-papua.comSempat muncul dinamika dalam forum Muskerwil PPP Papua Barat. Namun akhirnya merekomendasikan Ganjar untuk diusung sebagai calon presiden.
Baca lebih lajut »
Polisi Tangkap Pengeroyok Anggota TNI di Dogiyai PapuaAnggota Koramil Moanemani dikeroyok di Dogiyai, Papua. Salah seorang pelaku pengeroyokan, LB, kini telah ditangkap Anggota Polres Dogiai.
Baca lebih lajut »
Mentan Dorong Papua Barat Jadi Penghasil Sagu BerkualitasMenurut mentan, sagu adalah komoditas utama masyarakat Papua yang sejak lama menjadi makanan pokok mereka.
Baca lebih lajut »
Komnas HAM Nilai Minimnya Keterlibatan Masyarakat Adat dalam Kebijakan Negara Bentuk Pelanggaran HAM - Tribunnews.comKomnas HAM menilai protes yang datang baik dari Dewan Adat Papua, Majelis Rakyat Papua (MRP) ke Jakarta bukan hanya sekedar protes
Baca lebih lajut »
Berawal dari Kasus Curanmor, Polisi Tangkap 3 Pemilik Ganja di Papua | merdeka.comBerawal dari Kasus Curanmor, Polisi Tangkap 3 Pemilik Ganja di Papua
Baca lebih lajut »