Pj Gubernur DKI Heru Budi Hartono mengatakan kebijakan ini tak hanya diberlakukan untuk ASN Pemerintah Provinsi DKI Jakarta saja
Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono bertindak sebagai Inspektur Upacara pada peringatan HUT ke-78 RI di Plaza Selatan Monas, Jakarta Pusat, Kamis . [Instagram @dkijakarta]) untuk para Aparatur Sipil Negara selama dua bulan, terhitung mulai Senin hingga Sabtu ."Tentunya tidak selama DKI, tapi ada wacana kemarin di tingkat pimpinan untuk melakukan penyesuaian mirip-mirip seperti Pemda DKI," katanya saat berada di Jakarta Utara, Minggu .
Kebijakan WFH selama dua bulan, menurut Heru merupakan uji coba. Selanjutnya, bila kebijakan tersebut tidak berjalan efektif dalam menekan polusi udara Jakarta, maka kebijakan tersebut tidak dilanjutkan. "Kalau dalam kurun waktu tidak sampai 21 Oktober misalnya tidak efektif, karyawan atau ASN yang WFH di rumah tidak disiplin, ya saya kembalikan," katanya.
Sebelumnya, Pengamat Kebijakan Publik Trubus Rahadiansyah mengkritisi kebijakan bekerja dari rumah alias Work From Home bagi Pegawai Negeri Sipil saat Konferensi Tingkat Tinggi ASEAN 4 sampai 7 September 2023 mendatang. Menurutnya hal tersebut merupakan kebijakan panik alias panic policy yang diambil Penjabat Gubernur DKI Heru Budi Hartono. Trubus mengemukakan, kebijakan WFH hanya bertujuan menunjukkan citra Jakarta tak macet dan berpolusi di hadapan para peserta dan delegasi
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
DKI sepekan, 50 persen ASN DKI WFH hingga peringatan HUT ke-78 RISejumlah peristiwa penting dan menarik terjadi di Jakarta pada sepekan terakhir, 14-19 Agustus 2023, di antaranya Pemprov DKI menguji coba kebijakan bekerja ...
Baca lebih lajut »
WFH untuk ASN DKI Ditingkatkan Jadi 75 Persen saat KTT ASEANKEBIJAKAN bekerja dari rumah (work from home/WFH) yang akan diterapkan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan ditingkatkan menjadi 75 persen saat kegiatan KTT ke-43 ASEAN.
Baca lebih lajut »
Pemprov DKI akan Lakukan Ini untuk Mengawasi ASN WFH Guna mengurangi Polusi Udara JakartaMengawasi WFH aparatur sipil negara (ASN) saat kerja dari rumah (work from home/WFH), Pemprov DKI akan melakukan hal ini saat WFH berlangsung
Baca lebih lajut »
ASN DKI diminta pakai transportasi umum untuk tekan polusiAnggota Komisi B DPRD, M Taufik Zoelkifli meminta kepada aparatur sipil negara (ASN) Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta untuk memakai transportasi umum ...
Baca lebih lajut »
Tak Hanya ASN DKI Saja yang Boleh WFH, Pemda Lain Berhak Atur Jika Keadaan Kaharaturan sistem kerja WFH untuk PNS Pemprov DKI akan saling melengkapi dengan kebijakan yang dibuat pemerintah pusat dalam menyambut KTT Asean ke-43 di Jakarta.
Baca lebih lajut »