Mulai Bahas RUU Kesehatan, Pemerintah Janjikan Partisipasi Publik Bermakna TempoNasional
TEMPO.CO, Jakarta - Rancangan Undang-Undang yang diajukan secara omnibus ini, atau Omnibus Law Kesehatan, telah ditetapkan sebagai inisiatif DPR dalam sidang paripurna Februari lalu dan drafnya telah diterima antara lain oleh Kementerian Kesehatan.Tahapan ini akan secara resmi memulai proses partisipasi publik. Pemerintah dan DPR menyatakan akan menghimpun masukan dan aspirasi dari masyarakat seluas-luasnya melalui berbagai forum.
'Pemerintah akan menyelenggarakan partisipasi publik yang bermakna sehingga hak publik untuk didengar, hak publik agar masukannya dipertimbangkan dan hak publik untuk mendapatkan penjelasan dapat diakomodir dalam pembahasan RUU ini,' bunyi keterangan dari Kementerian Kesehatan melalui Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik Siti Nadia Tarmizi, Jumat 10 Maret 2023.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Siap Dibahas, RUU Kesehatan Diserahkan DPR kepada PemerintahKemenkes melaporkan, RUU Kesehatan telah resmi diberikan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) kepada pemerintah.
Baca lebih lajut »
RUU Kesehatan resmi diberikan ke pemerintah untuk dibahasJuru Bicara Kementerian Kesehatan RI Mohammad Syahril mengemukakan DPR RI telah resmi mengirimkan draft Rancangan Undang-Undang (RUU) Kesehatan kepada ...
Baca lebih lajut »
DPR Kirimkan Draf RUU Kesehatan Kepada PemerintahPemerintah dan DPR akan menghimpun masukan dan aspirasi dari masyarakat seluas-luasnya melalui berbagai forum.
Baca lebih lajut »
Mulai Jalani Tes Kesehatan, Dinkes Minta CJH Rutin Latihan KebugaranKuota haji untuk Gresik pada tahun ini sekitar 2.170 orang. Saat ini, para calon jemaah haji (CJH) itu sedang melakukan serangkaian pemeriksaan kesehatan.
Baca lebih lajut »
Kilas Balik Kerja DPR Sebelum Masa Reses, Bahas 13 RUU hingga Tekan Biaya HajiBerikut adalah kilas balik kegiatan DPR RI pada Masa Sidang III, mulai dari membahas 13 RUU, mengesahkan 12 RUU, hingga menekan biaya haji.
Baca lebih lajut »
RUU Perampasan Aset Kian MendesakPPATK telah laporkan adanya transaksi mencurigakan di Kemenkeu sebesar Rp 300 triliun. Namun, laporan itu tak direspons pengawasan internal. Di sini, kehadiran UU Perampasan Aset kian dibutuhkan. Polhuk AdadiKompas
Baca lebih lajut »