Presiden Prabowo Subianto telah meresmikan E-katalog 6.0 di Istana Negara, Selasa (10/12/2024).
Foto: Presiden Prabowo Subianto resmi menyerahkan Daftar Isian Penyelenggaraan Anggaran Tahun Anggaran 2025 kepada kementerian dan lembaga pada hari ini, Selasa . Selain penyerahan DIPA, Prabowo juga menyerahkan Buku Alokasi Transfer Ke Daerah Tahun Anggaran 2025. Presiden Prabowo Subianto telah meresmikan E-katalog 6.0 di Istana Negara, Selasa . Kegiatan ini sekaligus menyerahkan DIPA dan Buku Alokasi Transfer Ke Daerah 2025.
"Ini adalah upaya meningkatkan transparansi, efisiensi, dan kecepatan seluruh transaksi Kementerian Lembaga dan Pemerintah Daerah, sehingga wajib memanfaatkan katalog elektronik versi 6 ini mulai 1 Januari 2025," kata Prabowo. Senada, Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan E-Katalog versi terbaru ini akan digunakan per 1 Januari 2025.
Sehingga nanti akan dilakukan business matching supaya setelah DIPA dibagikan kepada Kementerian/Lembaga - kepala daerah, penggunaan sistem baru itu bisa segera dilaksanakan pada 1 Januari 2025.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Indonesia Masters 2025 siap digelar di Istora GBK pada Januari 2025Turnamen level Super 500 Daihatsu Indonesia Masters 2025 siap digelar di Istora Senayan Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta, pada tahun depan tepatnya pada 21-26 ...
Baca lebih lajut »
Prabowo Buka Suara Soal PPN 12 Persen Bakal Diterapkan 1 Januari 2025JPNN.com : Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa kebijakan penerapan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 12 persen akan dibeakukan pada 2025 mendatang.
Baca lebih lajut »
Luhut: e-Katalog 6.0 Terbaru Diluncurkan Prabowo di Januari 2025E-katalog versi ke-6 ini akan segera diluncurkan oleh Presiden Prabowo Subianto.
Baca lebih lajut »
Prabowo Setuju PPN 12% Diterapkan 1 Januari 2025, Ini KategorinyaMukhamad Misbakhun mengungkapkan Presiden memberikan lampu hijau PPN 12% akan ditetapkan pada 1 Januari 2025. Namun untuk barang mewah.
Baca lebih lajut »
KPK Wajibkan Menteri dan Wamen Prabowo Setor LHKPN Sebelum 21 Januari 2025Menteri hingga Wakil Menteri Kabinet Merah Putih Presiden RI Prabowo Subianto wajib menyetorkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) sebelum batas waktu.
Baca lebih lajut »
Prabowo Setuju PPN 12% Diterapkan 1 Januari 2025Mukhamad Misbakhun mengungkapkan Presiden memberikan lampu hijau PPN 12% akan ditetapkan pada 1 Januari 2025.
Baca lebih lajut »