Warga melaporkan aliran Ilmu Pelindung Kehidupan.
REPUBLIKA.CO.ID, PEKANBARU -- Majelis Ulama Indonesia Provinsi Riau mengimbau kepada masyarakat, terutama beragama Muslim agar waspada dengan adanya informasi penyebaran ajaran Islam menyesatkan. Aliran itu mengajarkan tidak mewajibkan shalat wajib serta membaca Alquran.
Baca Juga Untuk itu, ia pun meminta kepada masyarakat agar lebih hati-hati apabila menerima ajaran menyimpang tersebut dan tidak sungkan melaporkan kepada pihak berwajib. Aliran sesat itu dilaporkan oleh masyarakat ke pemerintah. Saat ini intelijen Kejaksaan Negeri Pekanbaru yang tergabung dalam tim pengawasan aliran kepercayaan masyarakat dan aliran kepercayaan tengah melakukan penyelidikan.
Pada kesempatan terpisah, Ketua MUI Provinsi Riau Prof DR M Nazir Karim menjelaskan, terkait ini, perlu adanya pendalaman dan diteliti lebih lanjut.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
MUI Papua Tegaskan Rusuh Wamena Bukan SARAKetua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Papua, yang juga anak asli Kabupaten Yahukimo Papua KH Saiful Islam Al Fayage,...
Baca lebih lajut »
MUI Papua: Kerusuhan Wamena Bukan Konflik SARAAjakan jihad ke Papua, kata ketua MUI Papua Al payage, hanya akan memperkeruh situasi Papua yang saat ini semakin kondusif.
Baca lebih lajut »
MUI Papua: Yang Ingin Jihad ke Papua Tahan DiriMUI menegaskan konflik di Papua murni kerusuhan bukan dipicu agama.
Baca lebih lajut »
MUI Papua mendukung penegakan hukum kasus WamenaKetua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Papua KH Syaiful Islam Al Payage mendorong dan mendukung penegakan hukum oleh aparat kepolisian dalam kasus ...
Baca lebih lajut »
Shalat Sunat Rawatib, Apa Saja Keutamaan dan Jenisnya?Shalat sunat rawatib tak pernah ditinggalkan Rasulullah.
Baca lebih lajut »
Bawaslu RI ingatkan bupati maju pilkada tak mutasi pejabatBadan Pengawas Pemilu Republik Indonesia mengingatkan gubernur dan bupati/wali kota yang akan maju pada Pilkada 2020 agar tidak memutasi pejabat dalam ...
Baca lebih lajut »