Pemerintah mengkaji kebijakan new normal.
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pengurus Pusat Muhammadiyah meminta pemerintah mematangkan skema pemberlakuan new normal. Pematangan tersebut diperlukan mengingat penyebaran virus corona jenis baru belum dapat teratasi. Baca Juga Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir mengatakan, di saat terjadi kesimpangsiuran antara relaksasi tempat-tempat publik dengan pembatasan sosial berskala besar , pemerintah kembali menerapkan kebijakan baru berupa new normal.
“Apakah new normal ini sudah dikaji dengan valid? Faktanya, dari laporan BNPB pandemi Covid-19 belum teratasi," kata Haedar dalam siaran pers yang diterima Republika, Kamis . Untuk itu, dia menilai pemerintah perlu mengkaji dengan seksama pemberlakuan new normal dan penjelasan objektif yang transparan. Terutama di beberapa hal terkait dasar kebijakan new normal, maksud dan tujuan, konsekuensi terhadap peraturan yang berlaku khususnya PSBB dan berbagai layanan publik, jaminan daerah yang dinyatakan berzona hijau, hingga persiapan-persiapan yang seksama agar masyarakat tidak menjadi korban—termasuk kemungkinan masih luasnya penularan pandemi Covid-19.
Menurutnya, pemerintah dengan segala otoritas dan sumber daya yang dimiliki tentu memiliki legalitas kuat untuk mengambil kebijakan yang menyangkut hajat hidup orang banyak. Dengan demikian, pemerintah dinilai akan sepenuhnya bertanggung jawab atas segala konsekuensi dari kebijakan new normal yang akan diterapkan di Indonesia.
“Semua pihak di negeri ini sama-sama berharap pandemi Covid-19 berakhir. Namun semuanya perlu keseksamaan agar tiga bulan yang telah kita usahakan selama ini berakhir baik,” ungkapnya.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
F-PKB Minta Pemerintah Susun Skema |em|New Normal |/em|Pesantren |Republika OnlineFPKB menilai pesantren termasuk institusi pendidikan terdampak Covid-19.
Baca lebih lajut »
Pandangan Ketum PP Muhammadiyah Soal |em|New Normal |/em|Rumah Ibadah |Republika OnlineKetum PP Muhammadiyah menyampaikan pandangannya soal new normal tempat ibadah.
Baca lebih lajut »
Sambut |em|New Normal|/em|, Pemerintah Diminta Perhatikan Pesantren |Republika OnlinePesantren di Jawa Timur miliki santri hingga 500 ribu orang lebih.
Baca lebih lajut »
|em| New Normal, |/em|Gus Nabil: Pemerintah Jangan Sampai Lengah |Republika OnlinePemerintah diminta untuk tidak lengah dengan new normal hadapi Covid-19.
Baca lebih lajut »
PDIP Dukung Kebijakan |em|New Normal|/em| Pemerintah |Republika OnlineSebagai partai pengusung Jokowi-Ma'ruf, PDIP mendukung penuh kebijakan new normal.
Baca lebih lajut »
Jelang |em|New Normal|/em|, Ini Saran IDI untuk Pemerintah |Republika OnlineMasyarakat tidak bisa berperilaku seperti dulu mengingat corona belum ada obatnya.
Baca lebih lajut »