Pimpinan Pusat Muhammadiyah merespons pembentukan Pansus Angket Haji yang telah dibentuk DPR. Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Prof Abdul Mu’ti mengatakan bahwa
Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Prof Abdul Mu’ti di Gedung Pusat Dakwah Muhammadiyah , Menteng, Jakarta Pusat, pada Kamis /RMOLOleh karena itu, pihaknya berharap jika Pansus Angket Haji sudah terbentuk maka harus dijalankan.
“Dan soal nanti bagaimana arahnya dan sebagainya kan semuanya juga terserah kepada kawan-kawan di DPR,” sambungnya. “Jadi Muhammadiyah tidak dalam posisi tidak setuju atau dalam posisi menolak itu, karena sekali lagi itu adalah hak dari kawan-kawan anggota DPR,” tuturnya. “Dan sepanjang itu dilaksanakan sesuai dengan niat awal ya, untuk memastikan bahwa penyelenggaraan jamaah Haji ini tidak melanggar undang-undang. Dan kemudian tujuannya adalah agar jamaah Haji lebih baik ya, saya kira ya hak DPR itu patut kita apresiasi,” ujarnya.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Pansus Hak Angket Haji 2024, Penyalahgunaan Visa Haji Reguler Jadi Hal Paling FatalCak Imin membeberkan hal yang paling penting untuk diusut pembentukan pansus hak angket penyelenggaraan ibadah haji 2024 Salah satunya soal dugaan penyalahgunaan visa haji reguler
Baca lebih lajut »
Deteksi Penyelewengan Haji, DPR Bentuk Pansus Angket HajiDPR sepakat menggunakan hak angket untuk menyelidiki sejumlah dugaan penyalahgunaan dan manipulasi kuota haji.
Baca lebih lajut »
Pansus Angket Haji temukan indikasi korupsi pada pengalihan kuota hajiAnggota Panitia Khusus (Pansus) Angket Pengawasan Haji DPR RI Luluk Nur Hamidah menyampaikan pihaknya menemukan indikasi korupsi dalam penyelenggaraan haji ...
Baca lebih lajut »
DPR: Pansus Angket Haji upayakan penyelenggaraan haji lebih baikAnggota Panitia Khusus (Pansus) Angket Pengawasan Haji DPR RI Luluk Nur Hamidah menyampaikan bahwa keberadaan Pansus bertujuan, antara lain untuk mengupayakan ...
Baca lebih lajut »
Politikus PKB: Pansus Angket Pengawasan Haji Temukan Indikasi Korupsi Penyelenggaraan Haji 2024Anggota Pansus Angket Pengawasan Haji DPR, Luluk Nur Hamidah mengaku pihaknya menemukan indikasi korupsi dalam penyelenggaraan haji 1445 H atau 2024.
Baca lebih lajut »
Masalah Kuota Haji, Pansus Angket Haji DPR Juga Temukan Indikasi KorupsiMenurut Luluk, Timwas Haji tidak hanya menemukan adanya indikasi pelanggaran terhadap undang-undang terkait pengalihan kuota haji tapi juga mencium ada persoalan korupsi.
Baca lebih lajut »