Menurut Zulkifli Hasan, perubahan terbatas tersebut hanya terkait penerapan GBHN oleh MPR.
Ketua MPR Zulkifli Hasan menyampaikan pidato dalam Sidang Tahunan MPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat .- Majelis Permusyawaratan Rakyat sepakat untuk melakukan amandemen Undang-Undang Dasar 1945 terkait penerapan sistem perencanaan pembangunan nasional dengan menerapkan Garis Besar Haluan Negara .saat memberikan sambutan di acara Peringatan Hari Konstitusi di Gedung MPR, Jakarta, Minggu .
Ketua Umum Partai Amanat Nasional tersebut menegaskan bahwa perubahan terbatas tersebut hanya terkait penerapan GBHN oleh MPR. "Hanya amandemen terbatas, khusus mengenai perlunya garis besar haluan negara dan ingat, garis besar itu bukannya teknis. Dia filosofis saja," ujarnya.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Prabowo Setuju Amandemen Terbatas UUD 1945 untuk GBHNPrabowo mengatakan, amandemennya UUD 1945 bukan berarti menyepakati proses pemilihan presiden kembali dipilih oleh MPR.
Baca lebih lajut »
Hasto Sebut Jokowi dan PDIP Senafas Soal Amandemen dan GBHNHasto mengatakan PDIP dan Jokowi sudah senafas soal amandemen dan GBHN.
Baca lebih lajut »
Ketua MPR Nilai Ada Kekurangan pada Implementasi Amandemen UUD'Ada pengamat, bahkan, profesor dari UGM, ada beberapa (di amandemen UUD 1945) terjadi inkonsistensi,' ujar Zulkifli
Baca lebih lajut »
Ketua MPR singgung soal GBHN dalam peringatan Hari KonstitusiKetua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Zulkifli Hasan menyinggung tentang pentingnya sistem perencanaan pembangunan nasional melalui Garis-garis Besar ...
Baca lebih lajut »
MPR Rekomendasikan Sistem Serupa GBHN, PP Muhammadiyah: Perlu Dikaji'Dua hal yang perlu didiskusikan secara matang oleh seluruh elit bangsa, kekuatan daerah, dan kekuatan golongan,' kata Ketum PP Muhammadiyah Haedar.
Baca lebih lajut »
Soal GBHN, Muhammadiyah Minta Perjelas Dulu Posisi MPRSoal wacana menghidupkan GBHN, Muhammadiyah meminta untuk memperjelas lebih dahulu posisi MPR dan memperjelas definisi GBHN.
Baca lebih lajut »