MPR mendukung berbagai upaya pemerintah mengatasi pandemi COVID-19, tetapi tak ingin pelaksanaan Perppu Nomor 1 Tahun 2020 menuai permasalahan di kemudian hari.
"Sebagaimana pernah terjadi pada Perppu No. 4 Tahun 2008 tentang Jaring Pengaman Sistem Keuangan yang membuat Skandal Bailout Bank Century, di mana dari hasil akhir laporan BPK memuat kerugian negara bukan Rp 6,7 triliun melainkan mencapai Rp 7,4 triliun," ujarnya.
"Pemerintah juga perlu membuat simulasi yang komprehensif sedalam apa dampak pandemi COVID-19 terhadap krisis APBN dan memasukan berbagai skenario kemungkinan tersebut ke dalam fiscal sustainability," ujar Bamsoet. Wakil Ketua Umum KADIN Indonesia ini menambahkan, dalam rapat secara virtual tersebut BPK juga menyampaikan hingga saat ini setidaknya 42 daerah di kawasan timur dan tujuh daerah di wilayah barat belum menyampaikan laporan keuangannya.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Tangkal Penularan Covid-19, Ketua MPR Dorong Kepala Daerah Bersinergi dengan Kepala DesaKetua MPR mendorong kepada daerah yakni para gubernur, bupati dan wali kota bersinergi dengan ribuan kepala desa untuk cegah-tangkal penularan Covid-19. MPRRI
Baca lebih lajut »
Platform Eventori Terpanggil Dukung Imbauan Pemerintah Cegah Covid-19Pada season ini, Eventori memberikan tantangan peserta untuk diajak berkolaborasi lewat video digital bersama Denny Chasmala.
Baca lebih lajut »
Grand Pasundan Convention Hotel Dukung Pencegahan Covid-19 |Republika OnlineJuga melaksanakan general cleaning pada semua fasilitas hotel.
Baca lebih lajut »
Upaya-upaya TNI dalam Penanganan Pandemi Covid-19...Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto menyampaikan peranan pasukan TNI dalam ikut menangani penyebaran virus corona atau Covid-19 kepada DPR.
Baca lebih lajut »
Upaya DPD RI terhadap Perkembangan Pandemik Covid-19Mendukung langkah lanjutan Pemerintah dalam rangka penanganan dan penanggulangan pandemik covid-19 dengan mengeluarkan PP No 21 tahun 2020 tentang PSBB
Baca lebih lajut »