Rencana penerapan ERP mendapat kritikan dan penolakan dari driver ojol termasuk asosiasi yang memayunginya.
). Sebab, 'pasukan hijau' itu bukan transportasi umum berpelat kuning. Lalu, apa tanggapan mereka mengenai rencana tersebut?
"Sudah dengar itu . Enggak lah, enggak..., nambah-nambah biaya aja. Ini mah narik boro-boro untung, boro-boro balik modal," ujar Suranto yang biasa narik ojol di kawasan Jakarta Timur, Selatan dan Pusat. Seandainya aturan itu benar-benar diketuk palu dan ojol harus membayar tarif ERP, maka Garda Indonesia meminta pemerintah melakukan penyesuaian kembali terhadap tarif ojol. Namun, Garda Indonesia juga mengingatkan efek domino dari pengesahan wacana tersebut.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Tolak Rencana Tarif Jalan Berbayar ERP, PKS Singgung Masalah Ekonomi dan Ancaman KrisisFraksi PKS DPRD DKI Jakarta menolak rencana kebijakan jalan berbayar elektronik atau ERP. Alasannya karena masalah ekonomi dan ancaman krisis.
Baca lebih lajut »
Pengamat Sebut Rencana Tarif Rp 5-19 ribu untuk ERP Masih MurahPengamat Transportasi Publik Djoko Setijowarno menilai bahwa rencana tarif jalan berbayar elektronik (ERP) sebesar Rp 5-19 ribu masih terlalu murah.
Baca lebih lajut »
Wakil Ketua Komisi V minta rencana penerapan ERP dikaji ulangWakil Ketua Komisi V DPR RI Muhammad Iqbal meminta rencana pemberlakuan jalan berbayar elektronik atau electronic road pricing (ERP) itu sebaiknya dikaji ...
Baca lebih lajut »
Iqbal: Rencana Pemberlakuan ERP Sebaiknya Dikaji UlangWakil Ketua Komisi V DPR Muhammad Iqbal mengatakan rencana pemberlakuan ERP sebaiknya dikaji ulang.
Baca lebih lajut »
Menjelang Penerapan ERP, Dishub DKI Sebut Bakal Ada Peningkatan Kapasitas Transportasi Umum Se-JabodetabekDishub DKI menjanjikan kapasitas dan kualitas angkutan umum terus diperbaiki, misalnya dari sisi daya tampung hingga ketepatan waktu.
Baca lebih lajut »