Moeldoko: Tanggalkan ego sektoral untuk percepatan Kebijakan Satu Peta

Indonesia Berita Berita

Moeldoko: Tanggalkan ego sektoral untuk percepatan Kebijakan Satu Peta
Indonesia Berita Terbaru,Indonesia Berita utama
  • 📰 antaranews
  • ⏱ Reading Time:
  • 31 sec. here
  • 2 min. at publisher
  • 📊 Quality Score:
  • News: 16%
  • Publisher: 78%

Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko meminta kementerian/lembaga (K/L) menanggalkan ego sektoral untuk mendukung percepatan Kebijakan Satu Peta (One Map ...

Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko saat menghadiri One Map Policy Summit 2024, di Jakarta, Kamis . ANTARA/Dokumentasi KSP

Jakarta - Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko meminta kementerian/lembaga menanggalkan ego sektoral untuk mendukung percepatan Kebijakan Satu Peta , sebagaimana siaran pers KSP yang dikutip di Jakarta, Jumat. Kebijakan Satu Peta diluncurkan oleh Presiden Joko Widodo pada 2016 melalui Peraturan Presiden Nomor 9 tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta.

Ia pun mengapresiasi Kemenko Perekonomian yang telah menindaklanjuti rencana aksi tersebut dengan pelaksanaan teknis di lapangan melalui proyek-proyek percontohan di beberapa daerah, seperti Kotawaringin Baru dan Pasuruan.

Berita ini telah kami rangkum agar Anda dapat membacanya dengan cepat. Jika Anda tertarik dengan beritanya, Anda dapat membaca teks lengkapnya di sini. Baca lebih lajut:

antaranews /  🏆 6. in İD

Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama

Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.

Menko Airlangga: Tumpang Tindih Lahan Turun 19,97 Juta Hektare Selama Lima Tahun TerakhirMenko Airlangga: Tumpang Tindih Lahan Turun 19,97 Juta Hektare Selama Lima Tahun TerakhirMelalui Kebijakan Satu Peta hingga tahun 2023 telah ditetapkan empat jenis peta indikatif tumpang tindih.
Baca lebih lajut »

Kebijakan Satu Peta Berhasil Turunkan Angka Tumpang Tindih LahanKebijakan Satu Peta Berhasil Turunkan Angka Tumpang Tindih LahanDalam penyelesiaan kebijakan satu peta hingga tahun 2023 telah ditetapkan 4 jenis peta indikatif tumpang tindih
Baca lebih lajut »

Pemerintah Bakal Luncurkan Kebijakan Satu Peta Pekan DepanPemerintah Bakal Luncurkan Kebijakan Satu Peta Pekan DepanIndonesia akhirnya memiliki peta tunggal melalui kebijakan satu peta atau one map policy.
Baca lebih lajut »

Kebijakan Satu Peta, Solusi Percepat Legalisasi Aset TanahKebijakan Satu Peta, Solusi Percepat Legalisasi Aset TanahSalah satu terobosan dalam Perpres 62/2023 yaitu mengintegrasikan data melalui program Kebijakan Satu Peta.
Baca lebih lajut »

Kebijakan Satu Peta Memberikan Manfaat yang Baik untuk Sektor EkonomiKebijakan Satu Peta Memberikan Manfaat yang Baik untuk Sektor EkonomiJPNN.com : Kebijakan satu peta berperan penting dalam menciptakan satu standar referensi basis data geoportal untuk mendukung percepatan pelaksanaan pemban...
Baca lebih lajut »

Menteri ATR: Kebijakan Satu Peta penting bagi pemanfaatan lahanMenteri ATR: Kebijakan Satu Peta penting bagi pemanfaatan lahanMenteri Agraria dan Tata Ruang(ATR)/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY mengungkapkan Kebijakan Satu Peta penting bagi ...
Baca lebih lajut »



Render Time: 2025-02-15 15:06:26