Kepala Staf Kepresidenan, Jenderal TNI (Purn) Moeldoko tak setuju soal revisi Undang-Undang TNI yang mengusulkan agar menghapus aturan yang larang tentara untuk berbisnis
) TNI yang mengusulkan agar menghapus aturan yang melarang tentara untuk berbisnis. Ia pun mempertanyakan pekerjaan atau tugas-tugas anggota TNI jika mempunyai"Saya secara pribadi tidak setuju TNI boleh bisnis. Lah nanti gimana urusan kerjaannya? TNI profesional, jangan bergeser dari itu," ujar Moeldoko kepada wartawan di Istana Negara, Jakarta , Senin, 22 Juli 2024.Ia pun mencontohkan jika tentara memiliki bisnis atau yayasan, nantinya tidak akan ada unsur TNI.
"Jadi begini. Kenapa kita tidak boleh bisnis? Karena menggunakan kekuatan. Sebenarnya sama dengan pemilihan itu. Tentara harus keluar dulu supaya jangan menggunakan kekuatannya.
"Sekarang tentara takut sama media, kok. Takut sama TikTok ya kan? Ngeri itu. Tentara sudah dilatih tembak-tembakan juga, sama TikTok takut sekarang ini. Itu kenyataan yang terjadi. Jadi enggak usahlah terlalu berpikir ke mana-mana," kata dia."Memang kalau saya mau jualan apa gitu, jadi agen yang legal, kenapa? Enggak boleh? Karena kan batasan bisnisnya susah ini. Masa kalau sampingan kita jualan rokok karena memang kurang uang, kan halal. Kan di luar jam kerja," ujarnya.
Kepala Staf Kepresidenan, Jenderal TNI Moeldoko mengatakan Presiden Joko Widodo dan Presiden terpilih 2024, Prabowo Subianto akan mengikuti upacara HUT kePetugas damkar Dinas Pemadam Kebakaran di Kota Depok, Sandi Butar Butar yang sebelumnya viral membuat video room tour alat rusak berakhir pemanggilan dari kepala Damkar.
Bisnis Moeldoko Ruu Masyarakat Ksp Jakarta
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Pansus Pengawasan Haji DPR Akan Bahas Kuota Tambahan yang Tak Sesuai dengan Undang-UndangPansus pengawasan haji DPR akan bahas kuota tambahan yang tak sesuai dengan undang-undang.
Baca lebih lajut »
Tak Perlu Ujian Kesetaraan, Pendidikan Pesantren Dijamin Undang-UndangPendidikan pesantren sah mengantongi pengakuan negara menjadi jaminan kesetaraan setelah diundangkan UU No 18 Tahun 2019 tentang Pesantren
Baca lebih lajut »
Penjelasan Puan soal Pansus Hak Angket Haji: Evaluasi Kegiatan yang Diduga Tak Sesuai Undang-UndangPenjelasan Puan soal pansus hak angket haji.
Baca lebih lajut »
Tak Perlu Ujian Kesetaraan, Pendidikan Pesantren dijamin Undang-UndangBerita Tak Perlu Ujian Kesetaraan, Pendidikan Pesantren dijamin Undang-Undang terbaru hari ini 2024-07-11 12:49:45 dari sumber yang terpercaya
Baca lebih lajut »
Undang-undang Cipta Kerja Dinilai Tak Berdampak Positif, Said Iqbal: Buang Saja di Tempat SampahPresiden KSPI sekaligus Presiden Partai Buruh Said Iqbal menilai Omnibus Law UU Cipta Kerja membuat buruh mudah di PHK.
Baca lebih lajut »
Revisi UU TNI, Menko Polhukam Pastikan TNI Tak Menyentuh Politik PraktisMenko Polhukam Hadi Tjahjanto menjelaskan Revisi UU TNI akan memperluas tugas TNI di Kementerian dan Lembaga Namun ia pastikan TNI tidak akan menyentuh ranah politik
Baca lebih lajut »