Moeldoko mengatakan supres mengenai RUU PRRT sedang berproses di Mensesneg agar bisa secepatnya dikirim ke DPR RI.
Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko memberikan keterangn terkait RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga di Gedung Bina Graha, Jakarta, Kamis .
Turut hadir dalam pernyataan pers tentang RUU PPRT tersebut ialah Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy dan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak I Gusti Ayu Bintang Darmawati. Sebagaimana diketahui, pada 18 Maret lalu, Presiden Joko Widodo menegaskan bahwa Pemerintah memiliki semangat dan komitmen kuat untuk memberikan perlindungan kepada para pekerja rumah tangga.Oleh karena itu, Presiden Jokowi memerintahkan para kementerian dan lembaga pemerintah non-kementerian untuk bekerja keras mewujudkan RUU PPRT menjadi undang-undang atau diselesaikan secepatnya. Selanjutnya, pada 21 Maret, DPR memutuskan RUU PPRT masuk ke sidang paripurna dan menjadi inisiatif DPR.
Selanjutnya, kementerian terkait akan mempercepat merumuskan DIM RUU PPRT yang menyangkut lima isu utama, yakni soal bias terkait pekerja rumah tangga, diskriminasi, pendidikan, ketimpangan, dan kemiskinan.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Pakar Undang-Undang Sebut RUU Kesehatan Jangan Keluar dari PakemnyaRUU Kesehatan harus mengatur isu kesehatan saja, tidak keluar pada isu lainnya, apalagi masuk pada kelembagaan BPJS Ketenagakerjaan.
Baca lebih lajut »
Fraksi Demokrat di DPR AS Desakkan Undang-Undang SenpiBerbicara di tangga Gedung Capitol, Rabu (29/3) pagi, fraksi Demokrat DPR Amerika mendesakkan undang-undang senjata api. Mereka menyampaikan itu setelah kembali terjadi penembakan massal, kali ini di sebuah sekolah dasar Kristen di Nashville minggu ini. Anggota DPR Hakeem Jeffries mengatakan,...
Baca lebih lajut »
Mahfud ke DPR: Tolong RUU Perampasan Aset DidukungMahfud mengeklaim, pemerintah akan lebih mudah memberantas korupsi bila RUU tersebut telah menjadi undang-undang.
Baca lebih lajut »
Korupsi Sulit Diberantas, Mahfud Minta Dukungan DPR agar 2 RUU Ini DisahkanMahfud Md minta dukungan Komisi III DPR agar membantu pengesahan dua undang-undang untuk memaksimalkan sanksi bagi pelaku TPPU.
Baca lebih lajut »
Permenaker Nomor 5/2023 Disebut Bertentangan dengan Undang-UndangDalam hubungan kerja golongan pekerja sangat sering berada dalam posisi paling rentan
Baca lebih lajut »
Menyoal RUU Kesehatan, Pakar Hukum Ingatkan Jangan Sembarangan Gunakan OmnibusProf Maria mengingatkan pembentukan undang-undang menggunakan omnibus harus benar-benar dikaji, jangan sampai undang-undang terdampak menjadi berantakan
Baca lebih lajut »