Menurut Moeldoko, para buzzer Jokowi di Media Sosial tidak dalam satu komando. Mereka, katanya, merupakan bekas relawan.
Menurut Moeldoko, para buzzer pembela pemerintah itu merupakan relawan dan pendukung fanatik Presiden Jokowi saat kontestasi Pilpres 2014 dan 2019 lalu.
"Kan ini kan, yang mainnya dulu relawan sekarang juga pendukung fanatik. Jadi memang buzzer-buzzer yang ada itu tidak dalam satu komando, tidak dalam satu kendali. Jadi masing-masing punya inisitiaf," kata Moeldoko di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis .Moeldoko pun membantah jika Kantor Staf Kepresidenan yang dipimpinnya justru dituding mengomandoi para buzzer pendukung Jokowi. Menurut dia, itu hanya isu yang tidak berdasar.
"Oh tidak, tidak sama sekali. Kita, justru kita KSP itu mengimbau 'sudah kita jangan lagi seperti itu'," kata Moeldoko. Moeldoko pun sependapat jika para buzzer di media sosial perlu ditertibkan. Namun hal ini berlaku ke semua pihak bukan hanya untuk buzzer pemerintah.Mantan panglima TNI ini menilai para pendengung tetap bisa membela idola mereka tanpa harus menyerang atau menjelek-jelekkan lawan politik. Cukup dengan memilih diksi yang tepat.-buzzer itu harus ditinggalkan, lah. Pemilu juga sudah selesai.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Buzzer Pendukung Jokowi Disorot, Begini Trik-trik Para Buzzer - Viral - www.indonesiana.idHarus diakui buzzer penyokong Presiden Joko Widodo cukup besar, apalagi pada masa kampanye pemilihan presiden yang lalu. Tapi belakangan para pendengung juga terlihat menempel pada tokoh politik atau pejabat yang lain.
Baca lebih lajut »
Buzzer Pendukung Jokowi Disorot, Begini Trik-trik Para Buzzer - Teras.IDPenulis opini ini berpendapat: tingkah laku buzzer pendukung Jokowi makin lama makin membahayakan demokrasi di negeri ini ....
Baca lebih lajut »
Jokowi dan Parpol Disebut Sepakat Tak Ada Perppu KPK, Kenapa Tak Diumumkan?Kabar bahwa Jokowi tak akan menerbitkan Perppu KPK justru datang dari Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh. Nasional
Baca lebih lajut »
Syarat Dinilai Terpenuhi, Jokowi Diminta Tak Ragu Terbitkan Perppu KPK'Jokowi harus kembali ke khittahnya sebagai presiden pilihan rakyat, bukan semata pilihan partai,' kata Hifdzil.
Baca lebih lajut »
Demo Buruh Hari Ini, KSPI: Pertemuan dengan Jokowi Tak CukupDalam demo buruh hari ini, KSPI membawa tiga tuntutan yang akan disampaikan kepada pemerintag. Diantaraya soal BPJS Kesehatan.
Baca lebih lajut »