Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) kembali menegaskan Hakim Anwar Usman tidak bisa ikut terlibat mengadili sengketa Pemilihan Umum (Pemilu) ...
Padang - Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi kembali menegaskan Hakim Anwar Usman tidak bisa ikut terlibat mengadili sengketa Pemilihan Umum 2024.
Oleh karena itu, merujuk kepada putusan MKMK Anwar yang merupakan mantan Ketua MK tidak diperkenankan ikut mengadili sengketa Pemilu 2024 meskipun tercatat sebagai hakim aktif. Meskipun demikian eks Rektor Universitas Andalas itu mengatakan kepastian peran Arsul Sani dalam menghadapi sengketa pemilu tergantung pada rapat permusyawaratan hakim .
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
MKMK Sebut Anwar Usman Tak Bisa Adili Gugatan Sengketa Pemilu 2024Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) kembali menegaskan Hakim Anwar Usman tidak bisa ikut terlibat mengadili sengketa Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.
Baca lebih lajut »
Sahabat Konstitusi Melaporkan Hakim Konstitusi Saldi Isra ke MKMKPerwakilan Sahabat Konstitusi Andi Rahardian melaporkan Hakim Saldi Isra ke Mahkamah Konstitusi karena dugaan keberpihakan politik dalam putusan persyaratan usia capres-cawapres. Mereka juga mengadukan Saldi Isra soal dugaan pembocoran dokumen.
Baca lebih lajut »
Majelis Dewan Guru Besar Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Menggelar Pertemuan di YogyakartaMajelis Dewan Guru Besar Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTNBH) menggelar pertemuan selama 3 hari di Yogyakarta, dalam rangka mengikuti ALTITUDE (Academic Leadership Training on Innovative Transformation for University Development and Empowerment). Pertemuan ini bertujuan untuk meningkatkan kepemimpinan para guru besar dengan membumikan kepemimpinan akademik.
Baca lebih lajut »
Cerita Ranty Maria Dibikin Nangis Anwar Fuady di Lokasi SyutingRanty Maria memerankan karakter Cinta di sinetron Ijabah Cinta SCTV.
Baca lebih lajut »
Pemilu 2024: 'Kemenangan' Prabowo Subianto dinilai 'cacat' dan dikhawatirkan membuat demokrasi merosotKemenangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka dalam hitung cepat (quick count) pada Pilpres 2024 dinilai cacat karena dipenuhi praktik kecurangan yang terstruktur, sistematis dan masif, kata aktivis demokrasi Usman Hamid.
Baca lebih lajut »
Demokrat Tolak Ide NasDem Ambang Batas Parlemen Jadi 7 PersenAnggota Majelis Tinggi Partai Demokrat Syarief Hasan menyebut parliamentary threshold sebesar empat persen yang diterapkan hari ini telah cukup moderat.
Baca lebih lajut »