Deddy Yevri Hanteru Sitorus, Ketua DPP PDI Perjuangan, menyoroti perlunya Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) untuk melindungi kebebasan anggota DPR RI dalam bersuara demi kepentingan rakyat, bukan menjadi alat pembungkaman.
jpnn.com, JAKARTA - Ketua DPP PDI Perjuangan Deddy Yevri Hanteru Sitorus menilai seharusnya Mahkamah Kehormatan Dewan ( MKD ) membela anggota DPR RI yang bersuara membela kepentingan rakyat, bukan menjadi alat untuk membungkam. Hal itu disampaikan Deddy menanggapi langkah anggota DPR RI Fraksi PDIP Rieke Diah Pitaloka yang mengkritisi sikap pemerintah menaikkan PPN menjadi 12 persen. 'Rieke dianggap memprovokasi untuk menolak kebijakan PPN 12 persen.
Menurut saya apa yang dilakukan MKD akan berdampak kepada daya kritis anggota DPR dan berpotensi membuat masyarakat kehilangan kepercayaan kepada lembaga DPR,' kata Deddy dalam keterangannya, Senin (30/12). Menurut dia, DPR adalah lembaga yang menjalankan fungsi check and balances terhadap pengelolaan kekuasaan pemerintahan. Fungsi pengawasan itu dijalankan dan dimanifestasikan oleh anggota DPR. 'Yang harusnya dipermasalahkan adalah kalau anggota DPR itu abai, kebal terhadap tugas dan aspirasi masyarakat. Yang harusnya diperiksa MKD itu menurut saya adalah anggota DPR yang tidak pernah berbicara baik di ruang sidang maupun kepada publik melalui media mainstream maupun media sosial,' kata Deddy. Menurut dia, parlemen itu asal katanya parle, artinya berbicara. 'Kalau anggota DPR tidak bersuara, untuk apa rakyat membayar gajinya yang berasal dari APBN itu?' tanya Deddy. 'Seharusnya MKD itu dibuat untuk melindungi kebebasan anggota DPR berbicara, bukan untuk mengekang atau menghukum. Sangat berbahaya bagi DPR jika MKD dipakai sebagai sarana untuk menggunting lidah para anggotanya,' jelas dia
MKD DPR Kebebasan Berbicara Kritik Pemerintah Check And Balances
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Deddy Sitorus Nilai MKD Otoriter Jika Panggil Anggota DPR yang Sebut Narasi Partai CokelatDeddy Sitorus merupakan anggota DPR yang pernah menyebut soal keterlibatan 'Partai Cokelat' di pilkada 2024. Langkah MKD dinilainya otoriter.
Baca lebih lajut »
Usut Tudingan 'Partai Cokelat', MKD Klarifikasi Anggota DPR Fraksi PDIPMenurutnya, adanya dua anggota DPR RI yang akan dimintai klarifikasi, pertama Anggota DPR RI Fraksi Gerindra Nuroji dan Yulius Setiarto dari Fraksi PDIP.
Baca lebih lajut »
MKD klarifikasi Anggota Komisi I DPR soal pernyataan singgung PolriMahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI mengundang Anggota Komisi I DPR RI Yulius Setiarto untuk memberikan klarifikasi pada Selasa (3/12), terkait ...
Baca lebih lajut »
MKD DPR Gelar Sidang Etik terhadap Legislator PDIP yang Diduga Terlibat Video AsusilaLegislator asal PDIP Haryanto menjalani sidang etik MKD DPR atas laporan dugaan tindakan asusila. Dalam sidang Haryanto menyangkal tudingan tersebut.
Baca lebih lajut »
Putusan MKD: Anggota DPR Fraksi PDIP Haryanto Langgar Kode Etik Terkait Kasus Dugaan Video AsusilaBerita Putusan MKD: Anggota DPR Fraksi PDIP Haryanto Langgar Kode Etik Terkait Kasus Dugaan Video Asusila terbaru hari ini 2024-12-03 18:13:45 dari sumber yang terpercaya
Baca lebih lajut »
MKD Sanksi Anggota DPR Fraksi PDIP Yulius Setiarto soal Cawe-cawe 'Partai Coklat' di Pilkada 2024Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI menjatuhkan sanksi teguran tertulis kepada anggota Komisi I DPR Fraksi PDIP Yulius Setiarto karena pernyataannya menyinggung ketidaknetralan aparat kepolisian di Pilkada 2024 melalui 'Partai Coklat'.
Baca lebih lajut »