Dia mengatakan MK juga tidak menemukan keyakinan dan alat bukti yang menunjukkan presiden memiliki tujuan tertentu dalam pembagian bansos tersebut.
Foto: Suasana sidang sengketa pilpres 2024 di gedung MK, Jakarta, Senin . - Mahkamah Konstitusi menilai tindakan Presiden Joko Widodo membagi-bagikan bantuan sosial secara langsung tidak melanggar hukum. MK menilai kepala negara tidak hati-hati, sehingga tindakannya berpotensi mempengaruhi prinsip keadilan dalam Pilpres 2024 .
"Setidaknya dari keterangan lisan 4 menteri dalam persidangan, mahkamah tidak mendapatkan keyakinan akan bukti adanya maksud/intensi dari presiden terkait dengan penyaluran bansos yang dilakukan presiden dengan tujuan untuk menguntungkan pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 2," kata Ridwan.
"Karena itu, Mahkamah menilai tindakan presiden belum dapat dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap hukum positif. Terlebih dalam persidangan Mahkamah tidak menemukan bukti yang meyakinkan mahkamah adanya korelasi dan hubungan kausalitas antara penyaluran bansos dengan pilihan pemilih," kata dia.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Anandira Klaim Bukti Dugaan Selingkuh Lettu Agam-Bianca Diunggah Tanpa IzinAnandira disebutkan tidak pernah berniat mengunggah bukti-bukti dugaan perselingkuhan suaminya dengan Bianca Allysa. Bukti-bukti itu diunggah tanpa izin.
Baca lebih lajut »
Refly Harun: Kita Dibohongi Empat Menteri Soal Pembagian BansosRefly mengungkapkan, pembuktian tentang penyaluran bansos El Nino yang melanggar konstitusi telah disampaikan Tim Kuasa Hukum Anis-Muhaimin
Baca lebih lajut »
Refly Harun Bilang Pernyataan Empat Menteri soal Penyaluran Bansos selama Pemilu 2024 adalah PenipuanRefly Harun menyebut, kebijakan pembagian bantuan sosial (bansos) el nino melanggar hukum dan konstitusi negara
Baca lebih lajut »
Hasto Kritik Jokowi, dari Karir Keluarga hingga Pembagian BansosSekjen PDIP Hasto Kristiyanto melontarkan kritik keras kepada Presiden Jokowi.
Baca lebih lajut »
Kala Hakim MK Pertanyakan Minimnya Peran Mensos Risma saat Pembagian Bansos Dibanding Menteri LainMajelis hakim Konstitusi Daniel Yusmic Pancastaki Foekh mempertanyakan minimnya peran Mensos Tri Rismaharini yang turun langsung dalam pembagian bansos.
Baca lebih lajut »
Jokowi Pakai ”Dompet Khusus” untuk Bagi-bagi Bansos Menjelang PemiluDana yang dipakai Presiden Jokowi untuk pembagian bansos menjelang Pilpres 2024 berasal dari dana operasional presiden.
Baca lebih lajut »