MK Soal Gugatan Batas Usia Capres-Cawapres: MK Tak Bisa Batalkan Undang-Undang Tak Dilarang Konstitusi

Indonesia Berita Berita

MK Soal Gugatan Batas Usia Capres-Cawapres: MK Tak Bisa Batalkan Undang-Undang Tak Dilarang Konstitusi
Indonesia Berita Terbaru,Indonesia Berita utama
  • 📰 merdekadotcom
  • ⏱ Reading Time:
  • 35 sec. here
  • 2 min. at publisher
  • 📊 Quality Score:
  • News: 17%
  • Publisher: 51%

Aturan batas usia capres-cawapres merupakan kebijakan hukum terbuka, sehingga yang dapat mengubahnya DPR dan pemerintah selaku pembentuk undang-undang.

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD menilai Mahkamah Konstitusi tak memiliki kewenangan mengubah batas usia minimum 35 tahun maupun maksimal 70 tahun calon presiden dan calon wakil presiden .

"Menurut saya itu open legal policy yang menentukan itu adalah positif legislator. Legislator itu DPR dan pemerintah," kata Mahfud di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa . "Kalau ini tidak open legal policy ada masalah yang harus segera diselesaikan apa alasannya. Itu harus jelas nanti di dalam putusannya. Menurut saya sederhana sih, kok terlalu lama memutus," ujar Mahfud.Sebelumnya, Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman mengatakan, proses pemeriksaan terhadap uji materi usia minimal calon presiden dan calon wakil presiden dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu sudah selesai. Putusan atas gugatan aturan tersebut tinggal diumumkan oleh MK.

Berita ini telah kami rangkum agar Anda dapat membacanya dengan cepat. Jika Anda tertarik dengan beritanya, Anda dapat membaca teks lengkapnya di sini. Baca lebih lajut:

merdekadotcom /  🏆 36. in İD

Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama

Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.

Undang-Undang Migas Direvisi, Ahli Usulkan Hal IniUndang-Undang Migas Direvisi, Ahli Usulkan Hal IniMenurut praktisi migas, hal paling penting dalam pembahasan revisi UU Migas adalah mengenai peran dari Badan Usaha Khusus (BUK) Migas.
Baca lebih lajut »

Catatan untuk Undang-Undang KesehatanCatatan untuk Undang-Undang KesehatanPada dasarnya, 11 undang-undang terkait kesehatan yang dicabut masih berjalan baik. Hal-hal yang belum dapat mengantisipasi misi Presiden terkait transformasi kesehatan cukup disusun saja UU Transformasi Kesehatan.
Baca lebih lajut »

Pengamat Ungkap Alasan Gugatan Batas Usia Capres-Cawapres Tak Dapat Diterima: Itu Bukan Kewenangan MKPengamat Ungkap Alasan Gugatan Batas Usia Capres-Cawapres Tak Dapat Diterima: Itu Bukan Kewenangan MKPakar Hukum Tata Negara, Margarito Kamis, menilai permohonan uji materi ketentuan batas usia capres cawapres oleh salah satu mahasiswa ke Mahkamah Konstitusi (MK), belum memiliki legal standing yang kuat.
Baca lebih lajut »

Mahfud MD Sebut MK Tak Berwenang Ubah Batas Usia Capres dan CawapresMahfud MD Sebut MK Tak Berwenang Ubah Batas Usia Capres dan CawapresMahfud menyebut, MK seharusnya tidak bisa menerima gugatan soal batas usia capres dan cawapres.
Baca lebih lajut »

Mahfud soal Gugatan Usia Capres 35 Tahun: Kok MK Terlalu Lama Memutus?Mahfud soal Gugatan Usia Capres 35 Tahun: Kok MK Terlalu Lama Memutus?Mahfud MD mempertanyakan alasan Mahkamah Konstitusi begitu lama memutus gugatan batas minimal usia capres dan calon cawapres.
Baca lebih lajut »

Pakar Hukum Tata Negara soal Gugatan Usia Capres: Jangan untuk Luluskan Hasrat Satu Keluarga TertentuPakar Hukum Tata Negara soal Gugatan Usia Capres: Jangan untuk Luluskan Hasrat Satu Keluarga TertentuKetua Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman baru-baru ini mengatakan, proses pemeriksaan terhadap judicial review (uji materi) usia minimal calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) dalam Pasal 169 huruf q Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu sudah selesai.
Baca lebih lajut »



Render Time: 2025-02-25 15:55:52