Mahkamah Konstitusi (MK) telah bersiap menghadapi ratusan sengketa Pilkada 2024. MK mencatat sebanyak 310 perkara sengketa Pilkada 2024 yang akan diselesaikan dalam waktu 45 hari kerja sejak permohonan diregistrasi.
SEPANJANG 5 juta calon jemaah haji Indonesia tengah menunggu keberangkatan. Namun, tiap tahun hanya sekitar 200 ribu jemaah yang dapat diberangkatkan sesuai kuota dari pemerintah Arab Saudi.
'Insya Allah dengan manajemen persidangan yang sudah kami siapkan secara matang, kami bisa selesaikan itu semua,' kata Kepala Biro Humas dan Protokol Mahkamah Konstitusi Faiz menjelaskan, Peraturan MK Nomor 14 Tahun 2024 telah menetapkan bahwa sidang pengucapan putusan akhir sengketa pilkada digelar pada 7–11 Maret 2024. Jadwal tersebut disesuaikan dengan tenggat waktu MK memutus perkara sengketa pilkada.Adapun, berdasarkan Pasal 56 Peraturan MK Nomor 3 Tahun 2024, perkara perselisihan hasil pilkada diputus MK dalam tenggang waktu paling lama 45 hari kerja sejak permohonan diregistrasi. Di sisi lain, MK meregistrasi sebanyak 310 perkara sengketa Pilkada 2024. Jumlah tersebut terdiri atas 23 perkara terkait sengketa hasil pemilihan gubernur, 238 perkara bupati, dan 49 perkara wali kota. Menurut Faiz, Mahkamah telah terbiasa menangani ratusan perkara. Ia mencontohkan, MK bisa mengadili 306 sengketa Pemilu Anggota Legislatif (Pileg) 2024 maupun sengketa pilkada tahun-tahun sebelumnya dengan tepat waktu. 'Pengalaman MK bukan baru kali ini saja. Bahkan, di pileg kemarin juga jumlahnya hampir sama. Begitu juga dengan di pilkada atau penyelesaian sengketa pilkada sebelumnya. Kami selalu bisa menyelesaikan seluruh perkara itu bahkan sebelum tenggat waktu,' ucap Faiz. Lebih jauh, dia menjelaskan sebanyak 310 perkara sengketa Pilkada 2024 dibagi secara proporsional ke dalam tiga panel. Secara keseluruhan, panel satu dan tiga menangani 103 perkara, sementara panel dua menangani 104 perkar
Pilkada 2024 Mahkamah Konstitusi Sengketa Pilkada MK Peraturan MK
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
MK Sidang PHPU Pilkada 2024, Total 310 PerkaraMahkamah Konstitusi (MK) memulai sidang perdana perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah (PHPU) 2024 dengan total 310 perkara yang akan disidangkan. Sidang akan dimulai pada Rabu, 8 Januari 2025, dan jumlah perkara yang akan disidangkan setiap harinya akan bervariasi secara proporsional.
Baca lebih lajut »
MK Telah Terima 210 Gugatan Pilkada 2024: Gubernur 2, Bupati 168, Wali Kota 39Pengajuan permohonan perkara Pilkada 2024 dibuka pada 27 November 2024 hingga 18 Desember 2024.
Baca lebih lajut »
MK Terima 214 Gugatan Hasil Pilkada 2024, termasuk Dua Sengketa PilgubPengajuan permohonan perkara Pilkada 2024 berlangsung selama 27 November 2024 - 18 Desember 2024
Baca lebih lajut »
Jumlah Permohonan Sengketa Pilkada 2024 di MK Terus BertambahPer Sabtu, 14 Desember 2024, Mahkamah Konstitusi telah menerima 283 permohonan terkait sengketa pilkada 2024.
Baca lebih lajut »
Sediakan Perlindungan Pemain dalam Ajang AFF 2024Piala AFF 2024 akan digelar pada 8 Desember 2024 hingga 5 Januari 2024
Baca lebih lajut »
Per 10 Desember 2024, 187 Permohonan Perkara Pilkada 2024 Diajukan ke MKPasca Pilkada 2024, MK mendapat permohonan perkara sejumlah 233 per (10/12/2024), dilansir dari situs resmi MK RI.
Baca lebih lajut »