MK memasukkan frasa
memutuskan bahwa pejabat daerah dan anggota TNI/Polri yang tidak netral, yakni membuat keputusan maupun tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calonyang memasukkan frasa"pejabat daerah" dan"anggota TNI/Polri" ke dalam norma Pasal 188 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota.
Dalam Pasal 71 ayat UU 10/2016 terdapat penambahan dua subjek hukum baru, yakni"pejabat daerah" dan"anggota TNI/Polri". Kondisi ini, menurut MK, menjadikan tidak adanya kepastian dan kesesuaian hukum terkait dengan norma pemidanaan terhadap dua subjek hukum baru yang ditambahkan, yakni pejabat daerah dan anggota TNI/Polri.
"Dalam hal ini, Mahkamah mencermati Pasal 188 UU 1/2015 dihubungkan dengan Pasal 71 ayat UU 10/2016 ternyata memang terdapat perbedaan cakupan subjek hukum dalam kedua norma yang saling berpasangan tersebut setelah perubahan UU 1/2015," kata Hakim Konstitusi Arief Hidayat membacakan pertimbangan MK.Atas dasar itu, MK menyimpulkan dalil permohonan uji materi yang diajukan oleh seorang konsultan hukum, Syukur Destieli Gulo, ini beralasan menurut hukum untuk seluruhnya.
Sahbirin Noor, mengundurkan diri sebagai Gubernur Kalimantan Selatan. Pengunduran dirinya itu setelah berhasil memenangkan praperadilan melawan KPK atas status tersangka. Dua ledakan terjadi di dekat Gedung Mahkamah Agung Brasil, pada Rabu malam, 13 November 2024. Insiden itu menewaskan satu orang.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
MK tegaskan pejabat daerah dan TNI/Polri tak netral bisa dipidanaMahkamah Konstitusi memutuskan bahwa pejabat daerah dan anggota TNI/Polri yang tidak netral, yakni membuat keputusan maupun tindakan yang menguntungkan atau ...
Baca lebih lajut »
KSP Target Produksi 5000 Maung dalam 100 Hari ke DepanMobil tersebut akan diprioritaskan dulu bagi pejabat di tingkat pusat Sedangkan untuk pejabat daerah belum dipastikan
Baca lebih lajut »
Anak Pejabat RI Hidup Melarat, Ogah Jual Nama Ortu Demi Bisa SuksesTak seperti anak pejabat masa kini, Soesalit tak mau menjual nama orang tua demi meraih kesuksesan.
Baca lebih lajut »
ART yang Masuk Satu KK dengan PNS, TNI/Polri, dan BUMD akan Dicoret dari DTKSDinsos Jakarta sebut ART yang masuk dalam kartu keluarga (KK) anggota TNI, Aparatur Sipil Negara (ASN), DPR dan DPRD, tetap akan dicoret dari DTKS.
Baca lebih lajut »
Dukung Masa Depan Bangsa, Peruri Berikan Beasiswa bagi Anak TNI POLRIJPNN.com : Peruri bersama Indonesia Re memberikan beasiswa bagi putra-putri TNI Polri di Banten.
Baca lebih lajut »
Kompolnas harap TNI/POLRI jaga netralitas selama Pilkadadi PapuaKomisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) berharap agar aparat keamanan terus menjaga netralitas selama pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak di ...
Baca lebih lajut »