Keputusan tersebut merupakan kebijakan yang tidak konsisten karena sebelumnya negara selama ini menggaungkan partisipasi anak muda dalam ranah politik.
), kecuali memiliki pengalaman dalam penyelenggaraan pemerintahan dinilai sebagai logika yang tidak karuan. Felia Primaresti mengemukakan bahwa keputusan tersebut merupakan kebijakan yang tidak konsisten dan tidak bisa diterima.
"Dengan ditolaknya gugatan tersebut dan justru malah mengabulkan gugatan terkait dengan syarat menjadi cawapres yaitu memiliki pengalaman menjadi kepala daerah akan terasa kental dengan unsur konflik kepentingan," ujarnya. "Memiliki pengalaman menjadi kepala daerah akan terasa kental dengan unsur konflik kepentingan," ujarnya.-cawapres yang ditolak MK sudah benar, karena memang bukan merupakan keweangan lembaga tersebut."Seharusnya logika yang sama diterapkan juga untuk sisa permohonannya. Dalam Pasal 6 ayat UUD NRI Tahun 1945, syarat menjadi Presiden dan Wakil Presiden telah dimandatkan di UU."
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
PDIP Ingatkan soal Karma Politik Jika MK Ambil Putusan soal Batas Usia Cawapres Demi Kepentingan KeluargaSekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto, mengingatkan ada karma politik jika para hakim MK menggadaikan kenegarawanannya demi kepentingan tertentu.
Baca lebih lajut »
Pakar BRIN & Lemhannas Kritik Keras MK Jelang Ketok Palu Usia CawapresMahkamah Konstitusi dinilai bisa mempengaruhi legitimasi Pemilu 2024 apabila mengabulkan gugatan terkait batas usia calon presiden dan wakil presiden.
Baca lebih lajut »
Gelombang Kritik Jelang MK Ketok Putusan soal Usia CawapresSejumlah ahli hukum dan pengamat mengkritisi Gibran Rakabuming Raka yang didorong menjadi cawapres, sementara nasibnya akan diketok MK besok, Senin (16/10).
Baca lebih lajut »
Putusan MK Soal Batas Usia Capres-Cawapres Tidak Pengaruh Strategi Tim Pemenangan GanjarHal itu dikatakan Arsjad merespon pertanyaan apakah putusan MK akan pengaruhi strategi pemenangan Ganjar.
Baca lebih lajut »
Andreas Sebut PDIP Tidak Punya Kepentingan dengan MK soal Putusan Batas Usia Capres-CawapresPDIP menegaskan tidak punya kepentingan untuk merespons putusan Mahkamah Konstitusi tentang batas usia capres-cawapres.
Baca lebih lajut »
Alasan Mahkamah Konstitusi Tolak Gugatan PSI soal Batas Usia Capres-Cawapres: Tidak Beralasan Menurut HukumMahkamah Konstitusi (MK) menolak permohonan uji materi Pasal 169 huruf (q) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) mengenai batas usia calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) yang diajukan oleh Partai Solidaritas Indonesia (PSI).
Baca lebih lajut »