MK menyebut bahwa putusan terkait polemik Pemilu tertutup belum akan berlangsung.
Bagikan Facebook Twitter WhatsApp Linkedin Telegram Tautan Tersalin A- A+ Bisnis.com, JAKARTA -- Mahkamah Konstitusi menjawab tudingan mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM era SBY Denny Indrayana soal isu Pemilihan Umum tertutup.
"Yang pasti, sesuai agenda persidangan terakhir kemarin, 31 Mei mendatang penyerahan kesimpulan para pihak. Setelah itu, perkara baru akan dibahas dan diambil keputusan oleh Majelis Hakim dalam RPH," ucap Juru Bicara MK Fajar Laksono kepada Bisnis, Senin . Untuk diketahui, sebelumnya ahli Hukum Tata Negara, eks Wamenkumham era SBY, Denny Indrayana mengatakan bahwa dia mendapatkan informasi terkait dengan gugatan terhadap UU No.7/2017 tentang Pemilu Sistem Proporsional Terbuka, di mana MK bakal menyetujui kembalinya penerapan sistem proporsional tertutup.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Anas Urbaningrum Jawab Cuitan SBY soal MK: Tidak Elok Bikin Kecemasan dan KegaduhanEks Ketum Partai Demokrat, Anas Urbaningrum, meminta agar SBY menunggu putusan lengkap dari MK terkait dengan kabar MK putuskan sistem proporsional tertutup di pemilu ini
Baca lebih lajut »
Soal MK Bakal Ubah Sistem Proporsional Tertutup, SBY: Bisa Timbulkan Chaos |Republika OnlineKata SBY, pergantian sistem pemilu di tengah jalan bisa menyebabkan kekacauan.
Baca lebih lajut »
SBY: Pergantian Sistem Pemilu Dapat Timbulkan Kaos PolitikSBY buka suara ihwal isu MK bakal memutuskan menerapkan sistem proporsional tertutup atau coblos partai dalam Pemilu 2024.
Baca lebih lajut »
SBY Ingatkan Kewenangan MK terkait Sistem Pemilu Terbuka TertutupPresiden keenam Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengingatkan bahwa wewenang Mahkamah Konstitusi (MK) ialah memutuskan perkara yang tidak sesuai dengan konstitusi.
Baca lebih lajut »
Soal MK Akan Putuskan Sistem Pemilu Jadi Tertutup, SBY: Bisa Timbulkan Chaos PolitikSBY meyakini, sesungguhnya penetapan UU tentang sistem pemilu berada di tangan Presiden Jokowi dan segenap partai Parlemen di DPR, bukan di tangan MK. Oleh karena itu, SBY mendorong Presiden dan DPR untuk bersuara tentang hal tersebut.
Baca lebih lajut »
SBY: Pergantian Sistem Pemilu di Tengah Jalan Bisa Timbulkan 'Chaos' Politik'Pergantian sistem pemilu di tengah jalan bisa menimbulkan 'chaos' politik,' kata SBY.
Baca lebih lajut »