Sidang akan dilanjutkan minggu depan dengan agenda lanjutan pendalaman oleh anggota majelis dan mendengar keterangan saksi-saksi.
- Majelis Kehormatan Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerindra, menggelar sidang terkait pernyataan Arief Poyuono yang menyebutkan isu kebangkitan PKI adalah isu bohong yang dimainkan para kadrun. Sidang tetap digelar meskipun Arief tidak hadir.
Juru Bicara Partai Gerindra itu menjelaskan, Majelis tetap memutuskan untuk tetap melanjutkan agenda persidangan walaupun teradu, dalam hal ini Arief Poyuono tidak hadir. Setelah melalui persidangan awal akhirnya diputuskan untuk melanjutkan sidang tersebut pada minggu depan. Sidang lanjutan dilakukan setelah Majelis melakukan pendalaman.
Saat ini, Arief masih memegang jabatan sebagai Wakil Ketua Umum Bidang Buruh dan Ketenagakerjaan Partai Gerindra. Sejak perhelatan Pilpres 2019, Arief sendiri memang cukup vokal, namun pernyataannya kerap berseberangan dengan petinggi Gerindra lainnya.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
MK Putuskan Permohonan Uji Materi Perpu Covid-19 Hari IniPerpu Covid-19 digugat oleh sejumlah pihak. Ada dua permohonan uji materi terkait perpu tersebut yang saat ini tercatat di MK.
Baca lebih lajut »
Penggugat Yakin MK Putuskan Tidak Menerima Uji Materi Perppu Covid-19Boyamin sebelumnya mengaku sudah mengantisipasi disahkannya Perppu Covid-19 menjadi UU.
Baca lebih lajut »
MK Putuskan Tidak Menerima Uji Materi Perppu Penanganan COVID-19Gugatan tersebut dinilai telah kehilangan objek karena Perppu tersebut kini berubah menjadi undang-undang.
Baca lebih lajut »
Telah Jadi UU, MK Putuskan Tolak Gugatan Perppu 1/2020Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan untuk menolak dua permohonan gugatan pengujian Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang...
Baca lebih lajut »
Arief Poyuono: Maaf, Saya Tidak Akan Hadiri Sidang MK Partai Gerindra ItuPartai Gerindra telah mengagendakan sidang etik untuk Arief Poyuono terkait isu PKI dan kadrun. AriefPoyuono
Baca lebih lajut »
Gara-Gara Iuran BPJS Kesehatan, UU MA Diuji ke MK |Republika OnlineUU tentang Mahkamah Agung sudah mengatur putusan lembaga itu mengikat.
Baca lebih lajut »