Hakim konstitusi mengambil sikap tersendiri untuk memanggil para menteri dan DKPP mengingat jabatan yang mereka emban
akan memanggil empat menteri Kabinet Indonesia Maju untuk memberikan keterangan dalam sidang lanjutan perselisihan hasil pemilihan umum
Hukum acara PHPU Pilpres di MK disebut terkesan mengerangkeng para pihak agar tidak bisa menguak kebenaran substantif soal dugaan kecurangan pemilu secara keseluruhan. Kehadiran Jokowi penting untuk mengklarifikasi dan menjelaskan perannya dalam pemilu. Ia juga dapat membela diri atas berbagai tuduhan soal cawe-cawe memenangkan kandidat tertentu
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Tim hukum AMIN apresiasi Hakim MK panggil menteri dan DKPPAnggota Tim Hukum Anies-Muhaimin (AMIN), Heru Widodo, mengapresiasi Mahkamah Konstitusi (MK) yang memanggil empat menteri dan Dewan Kehormatan Penyelenggara ...
Baca lebih lajut »
Sempat Dipecat karena Narkoba, Hakim Danu Aktif Lagi jadi PNS, KY: Tak Bisa Lagi jadi HakimPengaktifan kembali Danu sebagai PNS itu tertuang dalam Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor: 2109/SEK/SK.KP8/XI/2023.
Baca lebih lajut »
MKMK Nyatakan Hakim Konstitusi Arief Hidayat Tak Langgar Etik meski Jabat Ketua PA GMNIHakim terlapor tidak terbukti melakukan pelanggaran terhadap Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi.
Baca lebih lajut »
Diminta Hadirkan Mensos dan Menkeu, Hakim MK Hati-Hati agar tidak Dianggap BerpihakBisa saja hakim konstitusi memanggil menteri-menteri tersebut jika diperlukan untuk kepentingan pendalaman hakim
Baca lebih lajut »
Todung Yakin Hakim MK Tau Ada Intervensi Penguasa: Cuma Apakah Mereka Berani Bicara KebenaranTodung Mulya Lubis: Saya kira hakim-hakim MH tahu, cuma apakah mereka berani bicara kebenaran
Baca lebih lajut »
Meski Jabat Ketua PA GMNI, MKMK Nyatakan Hakim Konstitusi Arief Hidayat Tak Langgar EtikHakim Terlapor tidak terbukti melakukan pelanggaran terhadap Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi sepanjang terkait kedudukan Hakim
Baca lebih lajut »