Menteri Perdagangan Budi Santoso mengatakan telah mengumpulkan distributor MinyaKita, termasuk BUMN Pangan, ID Food dan Perum Bulog.
Jumat, 07 Feb 2025 14:32 WIB Dalam pertemuan itu, BUMN pangan diperintahkan untuk menambah penyaluran MinyaKita ke pasaran.
"Kemarin kita sudah mempertemukan ID Food, Bulog, dan 46 produsen. Jadi ada pasokan melalui Bulog, ID Food itu diperbanyak, karena ternyata banyak titik-titik yang masih merah, yang artinya masih mahal seperti Kalimantan Barat, kemudian di Indonesia bagian Timur, distribusinya sedikit, D1, D2 sedikit. Ini yang bisa menjangkau itu Bulog, ID Food," kata dia ditemui di Kementerian Perdagangan, Jakarta, Jumat .
Budi sempat meminta keringanan kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati agar wapu ditiadakan untuk BUMN Pangan menyalurkan MinyaKita. Namun, keputusannya justru pembayaran wapu oleh BUMN pangan dilakukan dalam tahun berjalan. Meski demikian, ia menilai hal itu akan meringankan beban BUMN pangan, sehingga tetap bisa menambah pasokan MinyaKita ke pasaran.
Sebelumnya, Budi telah mengirimkan surat kepada Sri Mulyani terkait dengan relaksasi wajib pungut bagi BUMN pangan untuk mendistribusikan MinyaKita. Relaksasi wajib pungut itu diminta agar distribusi penyaluran MinyaKita oleh BUMN pangan tidak panjang. Jadi harga bisa ditekan dan dapat mengintervensi mahalnya minyak kemasan sederhana itu.
Bumn Pangan Harga Minyak Distribusi Minyak Budi Santoso Kawal Menteri Keuangan Bumn Pangan Bulog Kalimantan Barat Lebaran Penyaluran Perintah Mendag Minta Bumn Pangan Guyur Pasokan Mendag Pajak Jakarta Sri Mulyani Indrawati Harga Minyakita Soal Rencana Kenaikan Harga Minyakita Perum Bulog Id Food Wapu Minyakita Masih Mahal Harga Rata-Rata Menteri Perdagangan Dpr Keringanan Ppn Harga Eceran Komisi Vi Dpr Kementerian Keuangan Het Distributor Kementerian Perdagangan Indonesia
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Harga Minyakita Masih Tinggi, Budi Santoso Perintahkan Bulog dan ID Food Tambahakan PasokanMenteri Perdagangan Budi Santoso menyatakan harga Minyakita masih melebihi Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan Rp 15.700 per liter. Meskipun ada penurunan di beberapa daerah, seperti Aceh, harga Minyakita rata-rata nasional masih Rp 17.400 per liter. Untuk mengatasinya, Menteri Perdagangan telah mengumpulkan distributor Minyakita, termasuk BUMN Pangan, ID Food, dan Perum Bulog. Perintah untuk menambah pasokan Minyakita ke pasaran telah diinstruksikan kepada BUMN pangan, yang dimulai pada Februari 2025. Budi Santoso memastikan harga Minyakita akan berangsur turun menjelang Ramadan.
Baca lebih lajut »
Menghadirkan Pangan Lokal dalam Program Makan Bergizi Gratis Perlu BertahapPangan lokal merupakan sumber keberagaman pangan yang bergizi dan berkelanjutan, serta mendukung ketahanan pangan di masyarakat.
Baca lebih lajut »
Program Ketahanan Pangan Prabowo-Gibran Diteliti, Harga Pangan Masih MengkhawatirkanProgram ketahanan pangan pemerintah dinilai memuaskan, namun pengendalian harga barang dan jasa belum cukup memuaskan masyarakat. Beberapa kalangan menilai instrumen pemerintah dalam pengendalian stok dan harga pangan masih kurang efektif. Terdapat juga potensi risiko terkait pemenuhan kebutuhan pangan dari dalam negeri, seperti produksi yang tidak sesuai target dan kebijakan pangan yang berbenturan dengan sektor energi, sosial, dan lingkungan hidup.
Baca lebih lajut »
Mendag Mintalah Relaksasi Pungutan BUMN untuk Atasi Mahalnya Harga MinyakitaMenteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso mengirimkan surat kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati untuk mengatasi mahalnya harga Minyakita. Surat tersebut bertujuan agar BUMN di bidang pangan dapat mendistribusikan Minyakita agar harga jualnya sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET) Rp 15.700 per liter.
Baca lebih lajut »
Mendag Minta Relaksasi Wajib Pungut BUMN untuk Atasi Mahalnya Harga MinyakitaMenteri Perdagangan Budi Santoso telah mengajukan permohonan relaksasi biaya wajib pungut untuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN) seperti Perum Bulog dan ID FOOD kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani. Hal ini dilakukan untuk mengatasi mahalnya harga Minyakita.
Baca lebih lajut »
Wakil Menteri BUMN Di Panggil DPR Bahas RUU Perubahan BUMNWakil Menteri BUMN Kartika Witjoatmodjo dijadwalkan dipanggil DPR pada Jumat, 31 Januari 2025, untuk membahas RUU perubahan ketiga atas UU Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN. Pembahasan ini masih dalam proses di DPR, dan tidak ada informasi lebih lanjut mengenai hal yang akan dibahas. Sebelumnya, Ketua Komisi VI DPR Anggia Ermarini menyatakan bahwa RUU BUMN telah disempurnakan dan akan segera dibahas lebih lanjut oleh panitia kerja (Panja). Beberapa poin yang akan dibahas dalam RUU BUMN meliputi penyesuaian definisi BUMN, pembentukan anak usaha BUMN, pengelolaan korporasi, kompetensi SDM, serta kewajiban tanggung jawab sosial BUMN.
Baca lebih lajut »