Apindo DKI Jakarta menolak keputusan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang menaikkan UMP DKI Jakarta sebesar 5,1 persen di 2022.
Liputan6.com, Jakarta - Polemik penetapan upah minimum masih terus bergulir. Sejak Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan melakukan revisi terhadap besaran Upah Minimum Provinsi DKI Jakarta.
"Kami memohon kepada Gubernur DKI Jakarta untuk mencabut SK Nomor 1517/2021 karena tidak sesuai dengan aturan," katanya dalam konferensi pers, Kamis . Ia mengaku, sebelumnya Apindo telah melayangkan surat keberatan ke Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebelum ditetapkannya besaran UMP. Namun, Nurjaman mengaku tak kunjung mendapatkan jawaban.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Puja-puji Said Iqbal ke Anies soal UMP DKI: Cerdas, Bijaksana, dan BeraniPresiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal kembali menyampaikan puja-pujinya kepada Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.
Baca lebih lajut »
APINDO: Kami Pakai Aturan Gubernur atau Disnaker DKI Jakarta untuk UMP?Pemerintah Provinsi mengeluarkan aturan untuk menaikkan UMP sebesar 5,1% Namun aturan yang dikeluarkan Dinas Ketenagakerjaan DKI Jakarta tidak mewajibkan ...
Baca lebih lajut »
Anies Pastikan Pemprov DKI Bekerja Cepat Cegah Penyebaran Covid-19 Varian Omicron di JakartaGubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memastikan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta bekerja cepat untuk mencegah penyebaran Covid-19 varian Omicron
Baca lebih lajut »
APINDO Dibuat Bingung Diantara Beda Aturan Gubernur DKI dan Disnaker Soal Kenaikan UMP 5,1 PersenAsosiasi Pengusaha Indonesia DKI Jakarta bingung, keputusan mana yang harus dilaksanakan mengenai kenaikan upah minimum 5,1 persen yang dilakukan Gubernur DKI.
Baca lebih lajut »
Transmisi Lokal COVID-19 Omicron Ditemukan di DKI, Anies Baswedan Ungkap StrategiGubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, mengungkap strategi untuk menanggulangi temuan kasus COVID-19 Omicron yang bahkan sudah mengalami transmisi lokal.
Baca lebih lajut »
DPRD DKI Wajibkan Ancol Transparan Soal Pinjaman dari Bank DKI |Republika OnlinePinjaman untuk mempertahankan operasional dengan pengunjung yang turun.
Baca lebih lajut »