Tunggu verifikasi untuk bagikan proporsional karena uang rampasan jauh di bawah nilai kerugian, sekitar Rp 16 triliun.
Menko Polhukam Mahfud MD, Jumat , menggelar rapat koordinasi membahas vonis bebas terdakwa dugaan penipuan Koperasi Simpan Pinjam Indosurya Cipta, Henry Surya, oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat, Selasa . Mahfud mengakui, putusan bebas itu cukup mengejutkan publik.masih melakukan verifikasi data nasabah atau korban dalam kasus penggelapan dana Koperasi Simpan Pinjam Indosurya. Ketidaklengkapan data menjadi tantangan bagi LPSK dalam melakukan verifikasi.
Proses verifikasi tersebut bukan hal yang mudah. Sebab, LPSK tidak memiliki data lengkap untuk 6.193 nasabah sebagaimana disebut dalam putusan MA. Data tersebut tersebar di kepolisian ataupun di kejaksaan meski setelah dilakukan koordinasi, data yang ada tidak seluruhnya lengkap, seperti alamat tidak lengkap, kartu tanda penduduk tidak lengkap, hingga nama nasabah yang sama.”Proses itu sedang kami lakukan. Baru setelah itu, kami melakukan penilaian terhadap kerugian korban,” kata Antonius.
Jika nantinya proses verifikasi selesai, LPSK akan melangkah ke tahap selanjutnya, yakni melakukan penilaian terhadap kerugian yang dialami nasabah atau korban. Pada tahap itu, korban akan diminta datang ke LPSK dengan membawa bilyet. Bilyet itu kemudian diverifikasi oleh LPSK. ”Pembagian kepada korban pasti dilakukan secara proporsional karena aset yang dirampas dari kasus itu jauh di bawah nilai kerugian. Kami belum sampai ke sana, sekarang masih verifikasi data,” terang Antonius.Seremoni proses eksekusi barang rampasan dalam kasus penggelapan dana Koperasi Simpan Pinjam Indosurya oleh Kejaksaan, Rabu .Sampai hari ini kami berkomitmen untuk melaksanakan hal itu karena bunyi amar putusannya kan diserahkan kepada korban. Itu intinya.
Kejaksaan Agung Kasus Ksp Indosurya Barang Rampasan Ksp Indosurya
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Antusiasme Masyarakat Menukar Uang Baru di Layanan Kas Keliling TerpaduAntusiasme masyarakat yang hendak menukar uang baru di layanan kas keliling terpadu yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia bersama perbankan di Istora Senayan, Jakarta, Kamis (28/3/2024). BI mempersiapkan uang layak edar sebesar Rp 197,6 triliun untuk memenuhi kebutuhan penukaran uang rupiah pada momen Ramadhan dan Idul Fitri 2024. Menukarkan uang lama ke pecahan baru menjadi tradisi yang turut menyemarakkan hari raya Idul Fitri. Berbagi rezeki dengan memberikan fisik uang yang masih baru menjadi kepuasan tersendiri bagi pemberi ataupun penerimanya. Oleh sebab itu, Tak hanya baju baru, uang baru pun menjadi salah satu bagian tak terpisahkan dari momentum Lebaran. Tradisi ini berawal dari kebutuhan masyarakat menukarkan uang nominal kecil untuk dibagikan kepada sanak saudara di hari raya. Tak hanya ”memecahkan” uang, penukaran itu pun kini identik dengan menukarkan uang lama menjadi uang keluaran terbaru
Baca lebih lajut »
Mantan Pekerja PT Pikiran Rakyat Demo Tuntut Pemenuhan Hak PekerjaMassa menuntut pebayaran hak pembayaran uang bekal hari tua, uang kesehatan, uang kompensasi/masa tunggu, tunjangan uang makan dan transportasi, tunjangan jabatan, uang cuti dan bonus.
Baca lebih lajut »
Saking Butuh Uang, Lolly Terima Endorse Judi Online Rp 90 Juta: Di Inggris Legal!Lolly terima kerja sama judi online karena butuh uang untuk pulang ke Indonesia.
Baca lebih lajut »
Masyarakat Harus Memeriksa Uang untuk Mencegah Uang PalsuPakar keamanan menyarankan masyarakat untuk memeriksa nomor seri dan detail lainnya pada uang untuk mencegah uang palsu, terutama saat arus mudik dan menjelang Lebaran 2024.
Baca lebih lajut »
Petugas Keamanan KAI Bandara Medan Temukan Uang Puluhan Juta Milik PenumpangPemilik uang mengucapkan terima kasih atas kejujuran petugas security KAI Bandara Medan.
Baca lebih lajut »
Panji Gumilang Gugat Status Tersangka TPPU, Ini Kata PolriPanji Gumilang tak terima dijadikan tersangka Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) oleh Polri dan mengajukan praperadilan.
Baca lebih lajut »