BPK menilai penting untuk ditekankan dengan opini wajar tanpa pengecualian tidak berarti LKPP bebas dari masalah.
BPK mengidentifikasi sejumlah masalah, baik dalam sistem pengendalian internal maupun dalam kepatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan yang harus ditindaklanjuti.Ketua BPK Agung Firman Sampurna mengatakan, penting ditekankan opini WTP di satu tahun bukan merupakan jaminan untuk mendapatkan opini yang sama pada tahun berikutnya.
"Apalagi dengan kompleksitas masalah yang dihadapi selama tahun 2020, baik perencanaan, pelaksanaan, pengawasan maupun pertanggungjawabannya akan jauh lebih sulit dibandingkan dengan tahun 2019," ujar Agung dalam Sidang Paripurna DPR RI, Selasa .Agung pun menjelaskan, temuan permasalahan terkait kelemahan sistem pengendalian internal dan kepatuhan tersebut meliputi:Kewajiban Pemerintah selaku Pemegang Saham Pengendali PT Asabri dan PT Asuransi Jiwasraya belum diukur/diestimasi.
Pengendalian atas pencatatan Aset Kontraktor Kontrak Kerjasama dan Aset yang berasal dari pengelolaan Bantuan Likuiditas Bank Indonesia belum memadai. Pengungkapan Kewajiban Jangka Panjang atas Program Pensiun pada LKPP Tahun 2019 sebesar Rp 2.876,76 Triliun belum didukung Standar Akuntansi. Penyajian aset yang berasal dari realisasi Belanja dengan tujuan untuk diserahkan kepada masyarakat sebesar Rp 44,20 Triliun pada 34 K/L tidak seragam, serta terdapat penatausahaan dan pertanggungjawaban realisasi belanja dengan tujuan untuk diserahkan kepada masyarakat yang tidak sesuai ketentuan.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
PTUN Jakarta Kuatkan Keputusan Jokowi Angkat 5 Anggota BPKPTUN) Jakarta memutuskan tidak menerima gugatan yang dilayangkan Zindar Kar Marbun. Dalam gugatannya, Zindar meminta pengadilan Jakarta memberhentikan 5 anggota BPK periode 2019-2024. BPK
Baca lebih lajut »
BPK Siap Periksa Pengelolaan Anggaran Penanganan Covid-19Kebijakan pemeriksaan BPK atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara dalam penanganan pandemi Covid-19 adalah pemeriksaan berbasis resiko secara menyeluruh.
Baca lebih lajut »
Rapat DPR Hari Ini Bahas Hasil Audit BPK hingga Perppu PilkadaKetua DPR Puan Maharani menyatakan pihaknya akan kembali melaksanakan rapat paripurna pada hari ini dan kembali menggunakan protokol kesehatan Covid-19.
Baca lebih lajut »
Pentingnya Cuci Muka Double Cleansing Meski Pakai Masker untuk Cegah JerawatKebiasaan menggunakan masker dapat memicu kulit wajah timbul jerawat, terlebih jika tidak dibersihkan secara maksimal. Untuk itu dibutuhkan double cleansing. Simak tahapannya di sini: TipsKecantikan via wolipop
Baca lebih lajut »
Pengelolaan Persampahan di DIY Diperiksa BPK |Republika OnlinePemeriksaan sudah dilakukan sejak 14 Juli ini hingga 30 Juli 2020 nanti.
Baca lebih lajut »
Donald Trump Ngotot Sekolah Dibuka Meski Kasus Covid-19 MelonjakPresiden Donald Trump tetap mendesak agar sekolah-sekolah di Amerika Serikat kembali dibuka selama musim gugur meski lonjakan kasus Covid-19 masih menghantui Amerika. DonaldTrump sekolah Covid19 AmerikaSerikat
Baca lebih lajut »