Tepat pada 17 Oktober 2024, Undang-Undang Nomor 27 tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi atau dikenal juga dengan UU PDP secara resmi berlaku ...
Sekretaris Daerah Jawa Tengah Sumarno membuka acara pelatihan"Literasi Digital Sektor Pemerintahan", di Semarang, Kamis .
Apabila pengelola data ditemukan bersalah, penanganan hukum di meja hijau dapat berakhir dengan jeratan pasal-pasal di dalam UU PDP yang mengatur hukuman berupa denda hingga pidana kurungan. Hal itu pun disadari dan diperkuat oleh pernyataan pemimpin-pemimpin negara di berbagai belahan dunia, tak terkecuali Presiden Indonesia.," kata Presiden ke-7 RI Joko Widodo dalam suatu kesempatan di awal 2023. Ia tak hanya sekali saja.mengemukakan pernyataan serupa, tapi diulang dalam berbagai acara penting kenegaraan.
Perusahaan Keamanan Siber asal Belanda, Surfshark, menyebutkan untuk kuartal 3 2024 saja telah terjadi sebanyak 18.408.035.569 kali peretasan data di ruang digital. Melalui laporan rutin per kuartalnya, Surfshark juga menunjukkan terdapat peningkatan serangan siber dari satu kuartal ke kuartal lainnya.
Fakta-fakta yang terjadi secara global dan di dalam negeri itu menjadi pengingat agar ke depannya terkait dengan keamanan data tak boleh ada celah dan kelengahan dalam pengelolaanya. Dari banyaknya modus serangan siber yang mengintai data mulai dari ransomware, phising, hingga social engineering semuanya yang berujung pada kebocoran data ternyat berasal dari kesalahan manusia yang tidak teliti dan memberi celah serangan siber dapat masuk.
Laporan itu menunjukkan bahwa indeks literasi soal keamanan digital yang dimiliki masyarakat Indonesia hanya hanya di angka 3,12. Angka tersebut lebih rendah dibanding indeks pilar literasi digital lainnya yaitu budaya digital dengan 3,84 poin, keterampilan digital 3,52 poin, dan etika digital 3,68 poin.
Rupanya pengirim pesan tak dikenal itu bisa menghubunginya bahkan membuat identitas yang mengaku-ngaku hanya berbekal informasi dari nama kecil yang disebar secara sukarela di media sosial tersebut. Sebagai langkah awal, sebenarnya yang bisa dilakukan masyarakat agar bisa terlindungi adalah meliterasi diri sendiri. Dengan hadirnya konektivitas digital yang membuat banyak peluang, masyarakat bisa memanfaatkannya untuk mencari banyak edukasi di samping mencari konten penuh sensasi.
Di dalamnya masyarakat diajarkan untuk mengenal beragam serangan siber yang mengintai setiap harinya dan menargetkan masyarakat umum, contohnya mengenalkan apa ituatau penipuan berbasis pesan elektronik yang mengecoh dengan memanfaatkan empati. Ada juga pengenalan terhadapContoh sumber edukasi lainnya yang terbuka dan menyediakan informasi mengenai keamanan siber yang bisa dipercaya bisa berasal dari informasi yang disebarkan Pemerintah.
Sumber-sumber informasi seperti itu harusnya lebih banyak dicari dan digali oleh masyarakat dalam membentengi diri menjaga keamanan data pribadinya sehingga menguatkan ekosistem dan tata kelola data pribadi dengan lebih baik di Indonesia.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Harapan Reformasi LegislasiReformasi legislasi bukan sebatas penyederhanaan jumlah undang-undang, tetapi menyangkut cara membuat undang-undang.
Baca lebih lajut »
Ini Cara Merawat Kulit dengan Sunscreen yang Tepat Saat Cuaca PanasAhli kesehatan kulit dr Wahyu Triasmara menyebutkan, untuk melindungi kulit dari paparan sinar Matahari diperlukan sunscreen minimal mengandung SPF 30
Baca lebih lajut »
Ketua IKAPI: Seluruh karya cipta dilindungi Undang-UndangKetua Umum Ikatan Penerbit Indonesia (IKAPI) Arys Hilman Nugraha menyebut bahwa semua karya cipta, termasuk karya sastra dan seni, telah dilindungi oleh ...
Baca lebih lajut »
Uni Eropa akan Usulkan Undang-undang Baru Pemulangan MigranKomisi Eropa akan mengusulkan undang-undang baru, untuk meningkatkan deportasi migran ilegal, kata presiden komisi Ursula von der Leyen pada Senin (14/10), dalam sebuah surat kepada blok tersebut. “Komisi akan mengajukan proposal baru untuk undang-undang yang akan mendefinisikan kewajiban...
Baca lebih lajut »
Peran Serta Masyarakat Ditingkatkan dalam Undang-Undang KonservasiUndang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 memperkuat sejumlah aspek dalam upaya konservasi sumber daya alam hayati.
Baca lebih lajut »
Silaturahmi dengan Pengurus NU Jakarta, Pramono Janji Segera Bikin Perda Terkait Undang-Undang PonpesPramono menilai pentingnya pemerintah daerah menyusun pedoman teknis terkait pelaksanaan Undang-Undang tersebut.
Baca lebih lajut »