Wakil Ketua Komisi III DPR Mulfachri Harahap menganggap polemik tentang sejumlah pasal dalam RKUHP bukan masalah besar. Menurutnya, Presiden Jokowi hanya ingin pengesahan RKUHP ditunda. RKUHP
Wakil Ketua Komisi III DPR Mulfachri Harahap di Istana Negara, Senin . Foto: M Fathra Nazrul/JPNN.Com- Wakil Ketua Komisi III DPR Mulfachri Harahap menganggap polemik tentang sejumlah pasal dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana bukan persoalan besar. Ketua Panitia Kerja RKUHP) Komisi III DPR itu menegaskan, pasal-pasal yang jadi polemik tidak banyak dan masih bisa disesuaikan.
Lebih lanjut Mulfachri mengatakan, forum konsultasi antara Presiden Jokowi dengan pimpinan DPR tidak membahas pasal-pasal dalam RKUHP yang menjadi polemik. Menurutnya, Presiden Jokowi bukan menolak RKUHP, tetapi hanya ingin menunda pengesahannya."Presiden bukan menolak,” tegasnya. “Kalau teman-teman melihat, mendengarkan dengan baik-baik apa yang disampaikan presiden, presiden menyampaikan untuk menunda.
Mulfachri menuturkan, DPR akan memanfaatkan forum lobi. “Nanti kami ihat sejauh mana forum lobi itu menghasilkan sesuatu yang baik untuk kita semua. Dan tentu sampai dengan tanggal 30 memonitor terus apa yang terjadi di tengah masyarakat," tuturnya.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Tunda Pembahasan RKUHP, Jokowi Dianggap Tidak KonsistenPakar Hukum Suparji Ahmad merasa heran atas sikap Presiden Jokowi yang tidak konsisten dan menunda pembahasan revisi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau RKUHP. TundaPengesahanRKUHP
Baca lebih lajut »
Ancam Pariwisata Bali, Jokowi Tunda Pengesahan RKUHP : Okezone LifestyleBeberapa bulan terakhir ini sedang heboh isu mengenai Rancangan Kitab Undang Undang Hukum Pidana RKUHP - Travel - Okezone Lifestyle
Baca lebih lajut »
Jokowi Tunda Pengesahan RKUHP, Pasal Kontroversial Diminta DirombakSolidaritas Perempuan mendukung sikap Presiden Jokowi menunda pengesahan Rancangan Undang-Undang KUHP. Pasal-pasal yagn kontroversial juga diminta dirombak. jokowi
Baca lebih lajut »
Jokowi Minta RKUHP Ditunda, Begini Reaksi Fraksi NasDemPresiden Jokowi meminta pengesahan Revisi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) ditunda, karena masih banyak persoalan yang harus dikaji dan didalami. NasDem bereaksi begini TundaPengesahanRKUHP
Baca lebih lajut »
Hari Ini DPR Temui Jokowi untuk Beri Penjelasan RKUHPDPR tetap ingin mengesahkan RKUHP.
Baca lebih lajut »
Bahas RKUHP, Jokowi Bertemu Pimpinan DPR Siang IniPresiden Joko Widodo akan bertemu pimpinan DPR, pimpinan Komisi III DPR dan seluruh Ketua Fraksi di DPR, Senin (23/9/2019) untuk membahas RKUHP.
Baca lebih lajut »