Menurut Hendra, upaya penyudutan pimpinan MUI ke Panji Gumilang bisa dikriteriakan sebagai pelanggaran HAM.
mematri penghormatan atas HAM bagi warga negara Indonesia," kata dia.
Di sisi lain, Panji Gumilang juga berencana menyampaikan berbagai kajian kepada lembaga internasional terkait HAM. Sorotan pertama yang muncul di sosial media adalah ketika shaf shalat Idul Fitri 1444 Hijriah yang bercampur antara laki-laki dan perempuan.Kontroversi itu kemudian berlanjut dengan beragam pernyataan pimpinan Al Zaytun, Panji Gumilang.Panji Gumilang disorot lantaran menyebut seorang wanita boleh menjadi khatib dalam ibadah shalat Jumat.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Merasa Dihina Panji Gumilang 'Bidik' MUI, Gugat Rp1 Triliun hingga Polisikan Anwar Abbas, Respons MUI Ternyata..Bagaimana respons MUI soal pelaporan Wakil Ketua MUI Anwar Abbas dan gugatan Rp1 triliun ke PN Jakarta Pusat oleh Pimpinan Ponpes Al Zaytun Panji Gumilang?
Baca lebih lajut »
Panji Gumilang Gugat MUI Rp 1 Triliun hingga Polisikan Petinggi MUI Anwar AbbasPemimpin Pondok Pesantren Al Zaytun Panji Gumilang menggugat MUI hingga melaoporkan ke polisi elite MUI Anwar Abbas. Anwar Abbas dan MUI digugat secara perdata.
Baca lebih lajut »
MUI Sebut Gugatan Panji Gumilang Salah Alamat |Republika OnlineMUI akan mempelajari gugatan Panji Gumilang.
Baca lebih lajut »
Panji Gumilang Melawan, Gugat MUI Rp1 TriliunHendra menyatakan, Anwar Abbas melanggar hukum karena melontarkan tuduhan hanya berdasarkan dari potongan video di media sosial soal Panji Gumilang yang mengaku sebagai komunis.
Baca lebih lajut »
Selain Anwar Abbas, Panji Gumilang Juga Gugat MUI ke PN JakpusPanji Gumilang menggugat Wakil Ketua MUI Anwar Abbas ke PN Jakarta Pusat. Selain Anwar Abbas, ternyata Panji menggugat Majelis Ulama Indonesia (MUI).
Baca lebih lajut »
Panji Gumilang Gugat Ketua Umum MUI ke Pengadilan Negeri Jakarta PusatKuasa hukum Panji Gumilang, Hendra Effendy, membenarkan ihwal gugatan terhadap Ketua Umum MUI dengan klasifikasi perkara perbuatan melawan hukum.
Baca lebih lajut »