Kasus korupsi Bupati Panajam Paser Utara dikhawatirkan akan menggerus kepercayaan publik pada rencana pemindahan ibu kota di wilayah tersebut. Potensi penyelewengan anggaran pembangunan Ibu Kota Negara perlu dicegah. Riset KompasData AdadiKompas
Desain Istana Negara berwujud burung Garuda karya seniman Nyoman Nuarta yang memenangi sayembara desain Istana Negara di ibu kota negara yang baru di Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur.
Jajaran pejabat aparatur sipil negara Kabupaten PPU yang ikut ditangkap adalah Plt Sekretaris Daerah, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga, termasuk istri bupati dan empat orang kepercayaannya. Masifnya keterlibatan para elite pemerintahan daerah dalam lingkaran korupsi tersebut mengindikasikan perlu adanya perhatian khusus dalam mempersiapkan pengelolaan pemerintahan daerah dengan masuknya investasi yang masif pada masa mendatang.Sebanyak tiga orang yang terjaring operasi tangkap tangan Komisi Pemberantasan Korupsi terkait dugaan penerimaan suap dan gratifikasi Kabupaten Penajam Paser Utara tiba di Gedung KPK, Jakarta, Kamis .
Kehadiran KPK dalam peran pengawasan administrasi dan teknis hingga penggunaan dana dalam proyek IKN diharapkan dapat memastikan terselenggaranya pembangunan sesuai dengan aturan berlaku. Bukan tidak mungkin, kasus-kasus suap, penyelewengan anggaran, dan tindak korupsi lainnya kembali terjadi seiring kian menggiurkannya potensi investasi dan pembangunan di wilayah ibu kota baru dan sekitarnya. Hal-hal berkaitan dengan perizinan usaha dan investasi, termasuk pula pengadaan lahan, serta proyek-proyek infrastruktur memang sangat rentan dengan berbagai modus praktik korupsi.
Kriteria ketiga, sektor yang menjadi fokus Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024, Rencana Kerja Pemerintah , termasuk pula di dalamnya pemindahan ibu kota negara, termasuk Corruption Perception Indeks . Dalam jabatan penting itu, seorang Kepala Otorita IKN akan memiliki kewenangan khusus yang diatur oleh Undang-Undang IKN berupa pemberian izin investasi, kemudahan berusaha, insentif fiskal dan/atau nonfiskal, hingga pemberian fasilitas khusus kepada setiap pihak yang mendukung pembiayaan persiapan.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
KPK Dalami Uang Suap Bupati Penajam Paser Utara Mengalir ke Partai DemokratTim penyidik KPK juga akan mendalami alasan Abdul Gafur membawa uang Rp 1 miliar dari Penajam Paser Utara ke Jakarta.
Baca lebih lajut »
Kasus Kerangkeng di Rumah Bupati Langkat, Mendagri Serahkan ke Penegak Hukum | merdeka.comMenteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menyerahkan penanganan kasus terkait kerangkeng di rumah Bupati Langkat Terbit Rencana Perangin Angin, ke aparat penegak hukum.
Baca lebih lajut »
Komnas HAM Dalami Kasus Kerangkeng di Rumah Bupati LangkatKomnas HAM Dalami Kasus Kerangkeng di Rumah Bupati Langkat. Komnas HAM mendalami potensi terjadinya pelanggaran HAM. Termasuk dugaan kekerasan serta perlakuan tidak manusiawi yang ditengarai terjadi terhadap para penghuni kerangkeng.
Baca lebih lajut »
Dinas Bantah Ledakan Kasus Covid-19 dari Klaster Bupati SlemanKepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta, Cahya Purnama, membantah informasi soal meledaknya kasus Covid-19 baru yang berasal dari Bupati Sleman Kustini Sri Purnomo. TempoTekno
Baca lebih lajut »
Kasus Karengkang Bupati Langkat, Komnas Ham: Semakin Terang Benderang |Republika OnlineKomnas HAM meninjau langsung kerangkeng manusia di Rumah Bupati Langkat.
Baca lebih lajut »