Menteri PUPR Bangun 47 Tower Apartemen Buat ASN di IKN: Supaya Tak Merusak Hutan
Pemerintah akan membangun 47 tower apartemen di kawasan Ibu Kota Negara Nusantara, Kalimantan Timur. Nantinya apartemen ini akan dihuni para 11.000 Aparatur Sipil Negara dan 5.000"Sudah diputuskan 47 tower yang akan segera dibangun untuk sekitar 16.900 ASN, TNI dan Polri. ASN 11.000 dan TNI-Polri 5.
Dia menjelaskan, rumah dinas akan dikerjakan Kementerian PUPR pada bulan Juni atau Juli 2023. Pembangunannya akan dikebut pemerintah agar bisa digunakan pada Januari 2024 mendapat.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Pemerintah siapkan 47 'tower' apartemen tempat tinggal ASN di IKNSebanyak 47 tower apartemen untuk tempat tinggal ASN dan TNI di IKN akan segera dibangun. Rencananya, apartemen tersebut pada Juni-Juli 2023 dan ditargetkan selesai pada Januari 2024.
Baca lebih lajut »
16.900 ASN dan TNI/Polri Bakal Tempati 47 Tower Apartemen di IKN NusantaraPemerintah segera membangun 47 tower apartemen di IKN Nusantara untuk tempat tinggal 16.900 ASN dan TNI/Polr. Sebegini anggarannya.
Baca lebih lajut »
Apartemen untuk 16.900 ASN, TNI, dan Polri Segera Dibangun di IKNPemerintah memutuskan segera membangun 47 menara apartemen untuk dihuni ASN, TNI, dan Polri yang akan berdinas di Ibu Kota Nusantara. Pembangunan menggunakan APBN senilai Rp 9,4 triliun. Polhuk AdadiKompas
Baca lebih lajut »
Pemerintah Siapkan 47 Tower untuk Tampung 16.900 ASN di IKNPemerintah Siapkan 47 Tower untuk Tampung 16.900 ASN di IKN. Menurut Basuki, apartemen tersebut rencananya dibangun pada Juni-Juli 2023 dan ditargetkan selesai pada Januari 2024.
Baca lebih lajut »
11 Ribu ASN Pindah ke IKN pada 2024, Kementerian Ini Jadi PionirHanya ASN prioritas yang terlebih dahulu pindah ke IKN Nusantara. Semisal ASN dari Kementerian Keuangan, Kementerian PAN-RB dan Kementerian Dalam Negeri.
Baca lebih lajut »
Menpan RB: 11.000 ASN Pindah ke IKN Nusantara Tahun DepanAnas memastikan kementerian dan lembaga negara yang berkaitan dengan ekonomi dan bisnis tidak ikut pindah ke IKN Nusantara.
Baca lebih lajut »