Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait meminta asosiasi pengembang perumahan untuk menyiapkan data perkiraan biaya pembangunan rumah subsidi. Data ini akan menjadi dasar perhitungan skema pembiayaan rumah subsidi baru yaitu Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (KPR FLPP) di tahun 2025. Kementerian PKP juga akan mempersiapkan perubahan proporsi KPR dengan skema FLPP.
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) meminta asosiasi pengembang perumahan untuk menyiapkan data perkiraan biaya pembangunan rumah subsidi . Data tersebut akan menjadi salah satu dasar dalam perhitungan untuk skema baru pembiayaan rumah subsidi yakni Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan ( KPR FLPP ) di 2025. Pihaknya tengah mempersiapkan perubahan proporsi KPR dengan skema FLPP.
\'Tadi saya diskusi termasuk dengan Bapak Kepala BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, red) melalui telepon. Nanti BPKP akan secara resmi bersurat kepada rekan-rekan asosiasi pengembang untuk bisa menjelaskan berapa biaya pembangunan rumah subsidi di luar harga tanah untuk kaitan FLPP,' kata Menteri Ara di Jakarta, seperti yang dikutip Sabtu (1/2/2025). \Selain itu, data perkiraan biaya pembangunan rumah subsidi tersebut juga dibutuhkan sebagai dasar penetapan harga rumah subsidi yang lebih tepat. 'Sehingga kita nanti pada saatnya bisa menetapkan harga rumah juga dengan bijak. Tentu juga mempertimbangkan banyak hal termasuk soal inflasi dan sebagainya,' jelasnya. Dengan cara ini ia berharap semua pihak dari rakyat hingga pelaku usaha seperti pengembang tidak ada yang dirugikan. 'Pengusaha harus untung, karena juga akan bayar pajak. Tetapi rakyat juga harus diuntungkan mendapatkan kualitas dan harga yang wajar. Negara juga harus untung dari pajak dan dari bagaimana menggerakkan ekonomi, pertumbuhan ekonomi,' ujarnya. Di luar itu, menurutnya yang lebih penting adalah memastikan bahwa program FLPP tepat sasaran yakni hanya masyarakat yang benar-benar membutuhkan yang bisa memanfaatkan pembiayaan rumah tersebut. 'Karena rumah subsidi ini adalah berasal dari APBN dan arahan dari Presiden juga harus tepat sasaran, dan juga harus dikerjakan dengan benar,' tuturnya. \Dalam kesempatan tersebut, Kementerian PKP berkali-kali menegaskan kuota FLPP yang disalurkan pada 2025 adalah 220.000 unit rumah. Besaran kuota tersebut berdasarkan alokasi APBN yang disiapkan yakni Rp 28,2 triliun
KPR FLPP Rumah Subsidi Menteri PKP Biaya Pembangunan Asosiasi Pengembang
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Menteri PKP: Skema Pemilik Rumah untuk Pekerja InformalMenteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menjelaskan skema kepemilikan rumah untuk pekerja informal seperti pedagang kaki lima, penjual bakso dan pedagang sayur.
Baca lebih lajut »
Wamendagri: Menteri PKP sebagai berkat bagi MBR untuk miliki rumahWakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk menilai Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait sebagai berkat bagi masyarakat ...
Baca lebih lajut »
Menteri Perumahan Inisiasi Perubahan Proporsi KPR FLPP 2025Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait menginstruksikan BP Tapera untuk menyusun simulasi perubahan proporsi KPR FLPP di tahun 2025. Tujuannya untuk meningkatkan target penyaluran dari 220.000 unit menjadi 320.000 unit tanpa menambah alokasi anggaran.
Baca lebih lajut »
Menteri ARa Tinjau Program Perumahan Subsidi FLPP di BaliMenteri ARa meninjau program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) di Bali dan menekankan pentingnya program perumahan yang tepat sasaran dan bebas dari pungutan liar. Menteri ARa juga menegaskan pentingnya pemanfaatan lahan yang tepat, dilarang keras menggunakan lahan pertanian untuk perumahan.
Baca lebih lajut »
Sri Mulyani-Erick Thohir Merapat ke Kantor Bahlil, Bahas Apa?Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan Menteri BUMN Erick Thohir mendatangi Kantor Menteri ESDM Bahlil Lahadalia.
Baca lebih lajut »
Wakil Menteri PKP: Peta Jalan Program 3 Juta Rumah Akan Diungkap ke PublikWakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah menyatakan bahwa peta jalan Program 3 Juta Rumah akan segera dipublikasikan. Peta jalan tersebut akan diungkap saat rapat dengan Komisi V DPR RI.
Baca lebih lajut »