Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu'ti menyatakan bahwa pemerintah sedang mempertimbangkan usulan untuk memberi libur sekolah selama bulan suci Ramadan. Usulan ini muncul dari masyarakat dan meliputi opsi libur penuh, libur sebagian, atau tidak ada libur sama sekali. Keputusan akhir akan diumumkan melalui surat edaran bersama Kementerian Pendidikan, Kementerian Agama, dan Kementerian Dalam Negeri.
Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu'ti menyampaikan bahwa pemerintah tengah mempertimbangkan usulan untuk memberi libur sekolah selama bulan suci Ramadan. Usulan tersebut muncul dari masyarakat, meliputi opsi libur penuh selama Ramadan dengan kegiatan keagamaan, libur sebagian (3-5 hari) menjelang dan di awal Ramadan, atau tanpa libur sama sekali.
Mendikdasmen Abdul Mu'ti menyatakan bahwa keputusan akhir akan diumumkan melalui surat edaran bersama Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Agama, dan Kementerian Dalam Negeri. Libur sekolah selama Ramadan merupakan tradisi yang sudah ada sejak masa penjajahan Belanda. Pada 1930, pemerintah kolonial meniadakan sekolah selama sebulan penuh untuk mengambil hati umat muslim dan mencegah perlawanan. Tradisi ini juga terlihat pada masa Perang Jawa, di mana Pangeran Diponegoro menolak melakukan pembicaraan perang selama bulan puasa. Namun, pada tahun 1978, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Daoed Josoef memutuskan untuk menghapus libur sekolah selama Ramadan. Keputusan ini mendapat penolakan keras dari berbagai pihak, termasuk tokoh-tokoh muslim, yang berpendapat bahwa bulan puasa adalah waktu untuk meningkatkan pendidikan agama. Daoed Josoef berargumen bahwa sekolah juga merupakan ibadah dan bisa dijalankan sambil berpuasa. Saat ini, Muhammadiyah siap dengan paket khusus untuk pengganti aktivitas belajar-mengajar jika pemerintah memutuskan meliburkan sekolah selama Ramadan. Paket ini akan berupa kegiatan keagamaan di masjid maupun sekolah yang tetap berada di bawah pengawasan guru untuk memastikan pembentukan karakter. Sementara itu, PBNU akan membahas wacana libur sekolah selama Ramadan dalam Musyawarah Nasional (Munas) Alim Ulama dan Konferensi Besar (Konbes) pada 5-7 Februari 2025.
LIBUR RAMADAN MENTERI PENDIDIKAN USULAN LIBUR AKTIFITAS BELAJAR KEGIATAN KEAAGAMAN
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Menteri Pendidikan Dukung Libur Sekolah Selama RamadanMenteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu'ti menyatakan belum ada pembahasan mengenai libur sekolah selama bulan puasa. Ia mengatakan bahwa wacana ini masih dalam tahap awal di Kementerian Agama dan belum menjadi keputusan. Sementara itu, Mendikbudristek Muhadjir Effendy mendukung gagasan Menag tersebut dan meminta agar sekolah menjalin komunikasi dengan orang tua dan masyarakat.
Baca lebih lajut »
Wacana Libur Sekolah Saat Ramadan, Menteri Pendidikan Usulkan 3 OpsiWacana libur sekolah selama sebulan Ramadan memunculkan pro kontra.
Baca lebih lajut »
Kementerian Pendidikan: Putusan MK Terkait Pendidikan Agama Sejalan dengan UUD 1945Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) menyatakan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mewajibkan sekolah untuk melaksanakan mata pelajaran agama sejalan dengan amanat Undang-Undang Dasar (UUD) 1945.
Baca lebih lajut »
Menteri Pendidikan Nilai Pendidikan Nonformal Penting untuk Kemajuan IndonesiaMenteri Pendidikan Dasar dan Menengah Prof. Abdul Mu'ti menekankan pentingnya pendidikan nonformal untuk kemajuan bangsa Indonesia. Ia menyampaikan hal ini saat Gelar Hasil Karya Peserta Didik Kursus dan Pelatihan Tahun 2024 di Jakarta. Pendidikan nonformal dinilai penting dalam memberikan pendidikan bermutu untuk semua serta membantu meningkatkan keterampilan masyarakat.
Baca lebih lajut »
10 K/L dengan Anggaran Belanja Terbesar Tahun 2025Presiden Prabowo Subianto telah menyerahkan Daftar Isian Penyelenggaraan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2025 kepada seluruh kementerian atau lembaga (K/L). Dalam acara penyerahan tersebut, Prabowo menekankan pentingnya efisiensi, penghematan, dan pengurangan pemborosan dalam belanja negara. Berdasarkan Lampiran III Perpres 201/2024, 10 K/L dengan anggaran belanja tertinggi pada tahun 2025 adalah Kementerian Pertahanan, Kepolisian Republik Indonesia, Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Kesehatan, Kementerian Sosial, Kementerian Agama, Badan Gizi Nasional, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, dan Kementerian Keuangan.
Baca lebih lajut »
Pendidikan Bermutu: Fondasi Kemajuan BangsaWakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Atip Latipulhayat, menekankan pentingnya pendidikan sebagai fondasi kemajuan bangsa. Ia melihat peran guru sebagai sentral pendidikan dan menjabarkan komponen-komponen pendidikan bermutu meliputi kompetensi guru, sarana dan prasarana memadai, pembelajaran adaptif, serta lingkungan sosial dan budaya yang mendukung. Atip menegaskan bahwa pendidikan bermutu harus diakses seluruh masyarakat melalui program Wajib Belajar 13 Tahun, pembiayaan pendidikan afirmatif, pengembangan talenta unggul, dan layanan pendidikan inklusif. Ia mengajak partisipasi semesta dari pemerintah, masyarakat, mitra pembangunan, dan dunia usaha untuk mencapai tujuan ini.
Baca lebih lajut »