Menteri Pertambangan Era Habibie Minta Pemerintah Pikirkan Dampak Pensiun Dini PLTU | Ekonomi - Bisnis.com

Indonesia Berita Berita

Menteri Pertambangan Era Habibie Minta Pemerintah Pikirkan Dampak Pensiun Dini PLTU | Ekonomi - Bisnis.com
Indonesia Berita Terbaru,Indonesia Berita utama
  • 📰 Bisniscom
  • ⏱ Reading Time:
  • 38 sec. here
  • 2 min. at publisher
  • 📊 Quality Score:
  • News: 18%
  • Publisher: 59%

Menteri Pertambangan Era Habibie Minta Pemerintah Pikirkan Dampak Pensiun Dini PLTU

“Kita memutuskan bahwa PLTU dipensiunkan secara dini atau dipensiunkan secara normal, efek sampingnya adalah kemiskinan,” ujarnya dalam seminar transisi energi dan sumber daya mineral, Senin .

#div-gpt-ad-parallax iframe{height: 600px !important}.li_wrap_flying_carpet{padding: 0 10px!important;margin-right: -15px;margin-left: -15px}.wrap_flying_carpet{text-align: center}.flying_carpet_show{width: 100%;height: 300px;position: relative;overflow: visible}.flying_carpet_show_inner{width: 100%;height: 100%;position: absolute;top: 0;left: 0;clip: rect}.

Berdasarkan data Kementerian ESDM, total kapasitas pembangkit listrik di Indonesia saat ini mencapai 73,7 gigawatt , dan hampir separuhnya didominasi oleh pembangkit berbahan bakar batu bara, dengan porsi sebesar 36,9 GW. Selanjutnya, pada 2036 sampai dengan 2040 akan menjadi tahap kedua penghentian PLTU, termasuk subcritical, critical, dan sebagian supercritical.

Berita ini telah kami rangkum agar Anda dapat membacanya dengan cepat. Jika Anda tertarik dengan beritanya, Anda dapat membaca teks lengkapnya di sini. Baca lebih lajut:

Bisniscom /  🏆 23. in İD

Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama

Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.

Dana APBN Terbatas, Pemerintah Minta Dukungan Pengusaha Properti dan Infrastruktur | Ekonomi - Bisnis.comDana APBN Terbatas, Pemerintah Minta Dukungan Pengusaha Properti dan Infrastruktur | Ekonomi - Bisnis.comPemerintah berharap dukungan dari berbagai sektor usaha, terutama sektor infrastruktur dan properti, serta peran aktif masyarakat untuk bersama-sama mensukseskan pembangunan mengingat adanya keterbatasan dana APBN yang ada.
Baca lebih lajut »

Harga Pupuk Meroket, Pakar Pertanian: Pemerintah Perlu Subsidi | Ekonomi - Bisnis.comHarga Pupuk Meroket, Pakar Pertanian: Pemerintah Perlu Subsidi | Ekonomi - Bisnis.comPakar pertanian mengusulkan agar pemerintah bersedia memberikan subsidi usai harga pupuk non subsidi meroket.
Baca lebih lajut »

Bank Indonesia: Pengembangan UMKM Perlu Didukung Penguatan Basis Data | Ekonomi - Bisnis.comBank Indonesia: Pengembangan UMKM Perlu Didukung Penguatan Basis Data | Ekonomi - Bisnis.comAgenda Prioritas G20 Presidensi Indonesia atau GPFI 2022 difokuskan untuk mendorong digitalisasi dalam mendukung peningkatan pendapatan UMKM dan kelompok masyarakat rentan, serta untuk memperkenalkan inovasi digital dan harmonisasi data.
Baca lebih lajut »

Bos BI Beberkan 3 Syarat Kesuksesan Ekonomi Pesantren | Finansial - Bisnis.comBos BI Beberkan 3 Syarat Kesuksesan Ekonomi Pesantren | Finansial - Bisnis.comTerdapat 3 prasyarat kemajuan bisnis ekonomi dan keuangan pesantren dengan pendekatan manajemen ekonomi dan bisnis modern, berikut penjelasannya.
Baca lebih lajut »

Sri Mulyani Tegaskan Pajak Bukan untuk Bebani Rakyat | Ekonomi - Bisnis.comSri Mulyani Tegaskan Pajak Bukan untuk Bebani Rakyat | Ekonomi - Bisnis.comSelama pandemi, Sri Mulyani mengungkapkan bahwa pajak dan bea cukai mendukung dalam bentuk insentif fiskal.
Baca lebih lajut »

Segini Biaya Sewa Hanggar dan Kontribusi Susi Air di Malinau | Ekonomi - Bisnis.comSegini Biaya Sewa Hanggar dan Kontribusi Susi Air di Malinau | Ekonomi - Bisnis.comPT ASI Pudjiastuti Aviation membeberkan nominal kewajiban pembayaran dan denda yang telah dibayarkan kepada pemerintah daerah di Kalimantan Utara.
Baca lebih lajut »



Render Time: 2025-02-28 16:13:51