Pemerintah akan memindahkan sebanyak 11.916 pegawai ke Ibu Kota Nusantara (IKN) pada tahap awal.
Rosseno Aji Nugroho, CNBC IndonesiaFoto: infografis/Cek! Ini Daftar ASN dari 25 Instansi yang Siap Pindah ke IKN /Aristya RahadianMenteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Abdullah Azwar Anas menegaskan pemerintah akan memindahkan sebanyak 11.916 pegawai ke Ibu Kota Nusantara pada tahap awal.
"Namun, pemindahan ini menyesuaikan ketersediaan hunian dan infrastruktur IKN," ujar Anas dalam konferensi pers di Kementerian Kominfo, Rabu .Lebih lanjut, pada tahap kedua, pemindahan ASN mencakup 6.000 pegawai. Lalu, pada tahap selanjutnya, pemerintah akan memindahkan 14.000 ASN. Tahapan ini terus dikoordinasikan dengan Kementerian PUPR dan Otoritas IKN yang menyiapkan hunian dan infrastruktur, serta mengatur IKN.
Atas perhitungan jumlah ASN yang akan pensiun, maka pemerintah membutuhkan 600.000 formasi ke depannya. Nantinya, kata Anas, rekrutmen akan membuka peluang bagi anak-anak muda fresh graduate."Jadi tidak ada lagi nanti yang menolak pindah ke IKN," tegasnya. Anas memastikan syaratnya akan sangat ketat, yakni mereka yang memiliki digital skill. Presiden, kata Anas, sudah setuju dengan jumlah ASN ini. Adapun, rinciannya akan dibahas di rapat terbatas dalam waktu dekat.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Menteri PUPR: Pembangunan Rumah Menteri di IKN Sudah 80 Persen, Target Rampung JuliMenteri PUPR Basuki Hadimuljono memastikan, sampai saat ini progres dari pembangunan rumah tapak jabatan menteri di Ibu Kota Nusantara (IKN) sudah mencapai 80 persen.
Baca lebih lajut »
Menteri PUPR: Pembangunan Rumah Jabatan Menteri di IKN Sudah 80 Persen, Target Juli 2024 SelesaiBasuki Hadimuljono sebut pembangunan rumah tapak jabatan menteri di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur, sudah mencapai 80 persen.
Baca lebih lajut »
Menteri PUPR: Progres rumah jabatan menteri di IKN capai 80 persenMenteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengungkapkan progres pembangunan rumah tapak jabatan menteri di Ibu Kota Nusantara ...
Baca lebih lajut »
Pemerintah Tidak Menghalangi Menteri Hadiri Panggilan MKPemerintah menyatakan tidak akan menghalangi para menteri untuk menghadiri panggilan Mahkamah Konstitusi terkait polemik kebijakan pemerintah.
Baca lebih lajut »
Menyoal Keengganan DPR Berkantor di IKNSikap DPR yang enggan pindah ke IKN menunjukkan ketidakkonsistenan DPR yang mengesahkan UU IKN pada 2023.
Baca lebih lajut »
Investasi IKN Tahun ini Diprediksi Tembus Rp 100 TOtorita IKN menargetkan hingga akhir 2024 investasi yang masuk ke IKN bisa tembus Rp 100 triliun.
Baca lebih lajut »