Anggaran Rp 500 triliun untuk Reformasi Birokrasi penanggulangan kemiskinan, yang tidak dimanfaatkan dengan baik oleh Kementerian dan Lembaga.
Liputan6.com, Jakarta Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Abdullah Azwar Anas, mengatakan terdapat anggaran Rp 500 triliun untuk Reformasi Birokrasi penanggulangan kemiskinan, yang tidak dimanfaatkan dengan baik oleh Kementerian dan Lembaga.
"Jangan sampai seperti kemarin saya sudah lapor kepada bapak presiden hampir Rp 500 triliun anggaran kita untuk anggaran kemiskinan yang tersebar di kementerian dan lembaga, tetapi ini tidak inline dengan target presiden karena Kementerian lembaga sibuk dengan urusan masing-masing," kata Azwar Anas dalam Sosialisasi PermenPANRB No. 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional, secara virtual, Jumat .
Disamping itu, MenPANRB menegaskan kepada Kementerian dan Lembaga untuk meningkatkan reformasi birokrasi tidak harus mengundang konsultan dan melakukan rapat di hotel-hotel. 2 dari 2 halamanRincianAdapun rincian 3 arsitektur SPBE untuk menopang reformasi birokrasi tematik yang disampaikan oleh MenPAN RB:Tata kelola birokrasi mengakselerasi penurunan kemiskinan dengan berbagai ekosistemnya, termasuk stunting.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
OJK Selesaikan 20 Kasus di Sektor Jasa Keuangan pada 2022OJK menjadi lembaga terbaik dalam penyelesaian kasus untuk kategori Penyidik Pegawai Negeri Sipil Kementerian/Lembaga.
Baca lebih lajut »
Presiden Sentil Kementerian/Lembaga karena Masih Beri Balita BiskuitPresiden meminta hal tersebut tidak diulangi lagi ke depan. Ia tidak ingin ada balita terutama yang tengah dalam pemulihan dari stunting diberikan biskuit untuk makan sehari-hari.
Baca lebih lajut »
Anggaran Belanja PC-PEN Kembali ke Pos Kementerian dan Lembaga |Republika OnlineMenkeu menyatakan, seluruh APBN 2023 telah dinormalisasi.
Baca lebih lajut »
Bangun Rumah Menteri di IKN, Kementerian PUPR Siapkan Dana Rp 337 MiliarKementerian PUPR telah menunjuk penyedia jasaAdhi Karya kerja sama operasi (KSO) dengan PT Ciriajasa Engineering Consultant untuk pelaksana pembangunan hunian di IKN tersebut.
Baca lebih lajut »
Kala Menteri PANRB Gemas Soal Praktik Vendor di KementerianPraktik pembuatan berbagai aplikasi pelayanan publik tersebut malah membuat pemerintah terjebak dalam permainan vendor.
Baca lebih lajut »
Bulog dan Pemerintah Kota Bandung Sediakan 500 Ton Beras untuk Tekan HargaPemerintah Kota Bandung dan Bulog menyiapkan 500 ton beras medium untuk menekan kenaikan harga beras.
Baca lebih lajut »