Menteri Koordinator (Menko) Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kumham Imipas) RI, Yusril Ihza Mahendra, menegaskan bahwa pemerintah Indonesia akan mempertimbangkan wacana pemulangan Hambali dari penjara militer Amerika Serikat di Guantanamo, Kuba, didasari prinsip keadilan dan kepedulian terhadap warga negaranya.
Menteri Koordinator (Menko) Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kumham Imipas) RI, Yusril Ihza Mahendra memberikan penjelasan terkait kekhawatiran publik mengenai kemungkinan pemulangan teroris Hambali dari penjara militer Amerika Serikat di Guantanamo , Kuba. Yusril menekankan bahwa pemerintah Indonesia memiliki kewajiban untuk memberikan perhatian adil kepada seluruh warga negaranya, termasuk Hambali yang merupakan seorang warga negara Indonesia.
Meskipun ada kekhawatiran tentang potensi ancaman terorisme, Yusril menegaskan bahwa pemerintah akan tetap bersikap adil dan mempertimbangkan berbagai faktor dalam pengambilan keputusan. \Yusril juga menjelaskan bahwa pemerintah Indonesia telah melakukan pendekatan persuasif dengan Hambali melalui jalur non-kepolisian dan Badan Nasional Penanggulangan Teroris (BNPT). Ia mencontohkan pendekatan yang dilakukan pada masa pemerintahan Jokowi terhadap Abu Bakar Ba'asyir, yang akhirnya dibebaskan dan hingga saat ini tidak menimbulkan kekhawatiran. Yusril juga menekankan bahwa Jemaah Islamiyah (JI), organisasi yang dulu dikaitkan dengan Hambali, telah dibubarkan dan menyatakan penyesalan atas tindakan terorisme mereka. Ia menyerukan agar tidak ada kebencian terhadap kelompok tertentu yang menyebabkan pemerintah bertindak tidak adil kepada mereka. \Yusril menyatakan bahwa kasus Hambali telah kedaluwarsa jika diadili berdasarkan hukum Indonesia karena kasus terorisme yang melibatkannya terjadi sekitar 23 tahun lalu. Ia akan berdiskusi lebih lanjut dengan Presiden Prabowo Subianto dan pemerintah Amerika Serikat terkait wacana pemulangan Hambali. Sebelumnya, Yusril telah menyatakan bahwa pemerintah Indonesia sedang mempertimbangkan pemulangan Hambali, yang ditahan di Guantanamo atas permintaan Amerika Serikat namun belum diadili oleh penegak hukum setempat.
HAM IMIGRASI PEMULANGAN HAMBALI Keadilan GUANTANAMO
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Pemerintah wacanakan pemulangan Hambali dari GuantanamoMenteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menyebut Pemerintah Indonesia mewacanakan pemulangan mantan tokoh ...
Baca lebih lajut »
Pemerintah Indonesia Wacanakan Pemulangan Hambali dari GuantanamoMenteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menyatakan wacana pemulangan Encep Nurjaman alias Hambali, mantan tokoh militan Jamaah Islamiyah yang ditahan di Guantanamo, Kuba. Hambali, yang diduga sebagai otak tragedi Bom Bali tahun 2002, telah ditahan di sana tanpa diadili. Yusril menyatakan wacana ini sebagai bentuk kepedulian pemerintah terhadap warga negara Indonesia yang menghadapi kasus hukum di luar negeri. Pemerintah Indonesia akan berdiskusi dengan Presiden Prabowo Subianto dan Pemerintah Amerika Serikat terkait pemulangan Hambali.
Baca lebih lajut »
Menko Yusril: Pemerintah Wacanakan Pemulangan Hambali dari Penjara Guantanamomantan tokoh militan Jamaah Islamiyah Encep Nurjaman alias Hambali mendekam di penjara militer Amerika Serikat di Guantanamo, Kuba.
Baca lebih lajut »
Yusril Soal Pemulangan Hambali dari Penjara Guantanamo, Berpeluang Gagal Diadili di Kasus Bom Bali?Yusril menjelaskan suatu kasus yang diancam dengan hukuman seumur hidup atau hukuman mati kedaluwarsa setelah 18 tahun, sementara Bom Bali terjadi sekitar 23 tahun
Baca lebih lajut »
Pemerintah Belum Putuskan Pemulangan Hambali dari GuantanamoMenko Hukum Yusril Ihza Mahendra menyatakan pemerintah belum memutuskan untuk memulangkan Hambali dari penjara Guantanamo.
Baca lebih lajut »
Pemerintah Indonesia Pertimbangkan Pemulangan Hambali Dikasari HAMMenteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Republik Indonesia, Agus Andrianto, menyatakan bahwa pertimbangan untuk memulangkan mantan tokoh militan Jamaah Islamiyah, Encep Nurjaman alias Hambali, didasari pada hak asasi manusia. Namun, Agus menegaskan bahwa wacana ini masih didiskusikan bersama Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra. Pemerintah masih mengkaji kasus Hambali dan berkoordinasi dengan berbagai pihak terkait, termasuk Kementerian Luar Negeri, Polri, TNI, dan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, sebelum mengambil keputusan final.
Baca lebih lajut »